Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2021
P. 7
Judul Uang Pesangon Pekerja dari Program JKP Sekitar 45%
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan
Tanggal 2021-01-14 04:35:00
Ukuran 102x278mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.675.000
News Value Rp 65.025.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi Sekrtaris (Sekrtaris Jenderal Kemnaker) Beberapa isu sudah kami
sepakati, seperti besaran manfaat yang terdiri dari uang tunai, pelatihan dan akses informasi
kerja yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Ringkasan
Pemerintah terus mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-
Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan.
Salah satunya yang sedang intensif dibahas adalah RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Meski belum tuntas pembahasannya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan
sudah ada beberapa hal yang sudah disepakati. Salah satunya mengenai besaran manfaat yang
akan diterima program ini.
UANG PESANGON PEKERJA DARI PROGRAM JKP SEKITAR 45%
Pemerintah terus mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-
Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan.
Salah satunya yang sedang intensif dibahas adalah RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Meski belum tuntas pembahasannya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan
sudah ada beberapa hal yang sudah disepakati. Salah satunya mengenai besaran manfaat yang
akan diterima program ini.
"Beberapa isu sudah kami sepakati, seperti besaran manfaat yang terdiri dari uang tunai,
pelatihan dan akses informasi kerja yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belai\ja Negara
(APBN)," ujar Anwar Sanusi Sekrtaris Jenderal Kemnaker kepada KONTAN, Selasa (12/1).
Menurut Anwar, pihak yang menerima manfaat tersebut adalah mereka yang mengalami
pemutusan hubungan kerja (PIIK) dengan alasan yang sesuai dengan UU Cipta Kerja sebagai
pihak yang berhak menerima pesangon.
6