Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021

KABAR BURUK BAGI PEKERJA PENGHARAP BLT GAJI, PEMERINTAH MENIADAKAN,
TAPI TETAP ADA KABAR BAIK
TRIBUNJAABR.ID, JAKARTA - Kabar buruk bagi Anda para pekerja yang berharap tetap
mendapatkan subsidi gaji di tahun 2021.

Pada 2020, karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta mendapat subsidi selama empat bulan,
masing-masing Rp 600 ribu. Subsidi itu diberikan per dua bulan.

Artinya pekerja menerima Rp 1,2 juta per pencairan. Namun, pemerintah tak lagi melanjutkan
program itu. Pemerintah tak lagi menganggarkan subsidi upah.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, membenarkan
sekaligus menegaskan, tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau gaji
(BSU) tidak berlanjut.
Hal ini menjawab rencana dari serikat pekerja yang akan menyurati Presiden Joko Widodo,
meminta agar program subsidi gaji dilanjutkan.

"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu
(3/2/2021).

Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan
perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.

"Adanya perlindungan sosial untuk kelompok 40 persen terbawah. Kayak subsidi bantuan
langsung tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada," ujarnya.

Hal senada diucapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Dia bilang, BSU untuk 2021 tidak mendapatkan jatah alokasi dari APBN 2021.
Meski begitu, pihaknya masih menantikan kelanjutan dari program bantuan subsidi upah
tersebut dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

"Kami masih menunggu. Sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan," ucap Ida di
Jakarta, Senin (1/2/2021).

Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari
situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.

"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata Menteri jebolan dari Politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain kabar buruk dihapusnya insentif upah, ada juga kabar baiknya. Kebijakan insentif pajak
berupa pembebasan pajak karyawan tetap dilanjutkan pada tahun 2021 ini.

Artinya, gaji yang diterima para pekerja bisa bertambah lantaran tidak dipotong pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari
program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, terutama untuk masyarakat terdampak
pandemi Covid-19.

Ia memaparkan, pembebasan pajak karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21
menggunakan mekanisme ditanggung pemerintah (DTP).

41