Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 45
Anwar bilang adanya JKP tak mengubah iuran yang dibayar oleh perusahaan. Iuran terkait JKP
akan dibayarkan oleh pemerintah nantinya.
"Iuran yang dibayar pemerintah 0,22 persen dari upah sebulan," terang Anwar.
Sebelumnya Anwar juga mengungkapkan bahwa nantinya peserta akan mendapatkan manfaat
selama 6 bulan bila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran manfaat yang akan
diterima sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, dan 25 persen pada bulan berikutnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menerangkan pada saat rapat bersama dengan
Komisi IX mengenai syarat kepesertaan untuk mendapat manfaat tersebut. Peserta harus
terdafatar dalam 4 program manfaat di BP Jamsostek.
Antara lain adalah JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Selain itu
ketentuan minimal untuk mendapatkan program antara lain masa kepesertaan 24 bulan, masa
iuran 12 bulan, serta membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.
Selain itu terdapat pula kriteria PHK yang dibatasi untuk mendapat JKP. Peserta yang dapat
menerima JKP bila terkena PHK akibat penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status
kepemilikan perusahaan.
Kriteria PHK lain yang mendapat JKL adalah PHK karena kerugian, tutup, pailit, serta pengusaha
melakukan kesalahan kepada pekerja. Ada pula PHK yg dikecualikan antara lain Pekerja Kontrak
Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal, dan cacat total.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pemerintah akan bayar iuran Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP), ini besarannya.
44
