Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 48
Judul BLT Gaji Karyawan Dihentikan Bisa Perlambat Ekonomi, Nih Sebabnya
Nama Media sindonews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/324544/33/blt-gaji-karyawan-
dihentikan-bisa-perlambat-ekonomi-nih-sebabnya-1612429368
Jurnalis Suparjo Ramalan
Tanggal 2021-02-04 17:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Audrine Kosijungan (Peneliti CIPS) Bantuan subsidi upah sangat relevan dan
diharapkan mampu mendorong konsumsi dan membantu menggerakkan perekonomian. Para
penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi
Ringkasan
Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 tidak dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Merespon hal tersebut, Peneliti dari
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut, penghapusan
BSU dikhawatirkan memperlambat laju perekonomian nasional. Dalam kajian CIPS, pemberian
bantuan kepada para pekerja menunjukkan jika selain sektor usaha, para pekerja mampu
menopang sektor-sektor ekonomi yang rentan secara finansial di tengah pandemi Covid-19.
BLT GAJI KARYAWAN DIHENTIKAN BISA PERLAMBAT EKONOMI, NIH SEBABNYA
JAKARTA - Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 tidak dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Merespon hal tersebut,
Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut,
penghapusan BSU dikhawatirkan memperlambat laju perekonomian nasional.
Dalam kajian CIPS, pemberian bantuan kepada para pekerja menunjukkan jika selain sektor
usaha, para pekerja mampu menopang sektor-sektor ekonomi yang rentan secara finansial di
tengah pandemi Covid-19.
Jika berkurangnya ataupun menghilangnya besaran upah yang mereka terima akan berdampak
pada tingkat konsumsi masyarakat. Dimana, kontribusi konsumsi masyarakat lebih dari 50
persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
47
