Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 43
Pembebasan pajak ini berlaku bagi pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp 200 juta per
tahun sesuai klasifikasi, sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Tujuannya mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang
masih terdampak pandemi Covid-19, membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan
aktivitas usaha," terang Sri Mulyani dikutip dari Kontan, Rabu (3/2/2021).
"Untuk kebijakan insentif fiskal, kami akan dorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan dunia
usaha dengan memberikan insentif perpajakan untuk memperbaiki dan dukung peningkatan
iklim investasi kondusif," kata dia lagi.
Dengan demikian, karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan
teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan
penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja, tetapi diberikan
secara tunai kepada pegawai.
Sedangkan pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan
realisasi PPh Pasal 21 DTP.
Kebijakan pembebasan pajak karyawan berlaku pada perusahaan yang bergerak di salah satu
dari 1.062 bidang industri tertentu pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan
impor tujuan ekspor (KITE) dan pada perusahaan di kawasan berikat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat ada 12.062 perusahaan yang mengajukan keringanan
pajak karyawan pada April 2020.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 9.610 perusahaan yang disetujui untuk mendapatkan
keringanan dalam membayarkan PPh Pasal 21, sedangkan 2.452 sisanya ditolak. (.
42
