Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 64
Selain itu, dia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk membuka Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk negara Emirat dan beberapa negara lainnya di Timur
Tengah.
Saleh menilai Kemenaker seharusnya menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan kredibel
untuk diberikan tanggung jawab. Perusahaan yang diberi amanah itu harus benar-benar memiliki
pengalaman dan tidak pernah melanggar ketentuan serta aturan yang ditetapkan pemerintah
selama ini.
"Walau jalur penempatannya ditutup, faktanya tetap saja ada pengiriman. Malah lebih
berbahaya. Sebab, pengirimannya dilakukan secara unprosedural. Jumlahnya konon mencapai
ratusan bahkan ribuan orang setiap minggu. Banyak aturan yang mereka langgar," kata dia.
"Kenapa tidak sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka. Berikan
pelatihan kerja kepada calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan secara formal. Dengan begitu,
hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar," tambah Saleh.
Lebih lanjut, Saleh juga menegaskan dapat tidaknya PMI diberangkatkan di masa pandemi Covid-
19 sangat tergantung pada negara tujuan. Menurutnya, jika memang terdapat lowongan
pekerjaan dan memang PMI membutuhkannya maka jangan dilarang.
"Apakah bisa diberangkatkan di masa Covid ini? Itu tergantung negara tujuannya. Jika ada job
order dan mereka membutuhkan, ya silahkan saja. Jangan dilarang-larang. Sebab, kita di
Indonesia juga sekarang kesulitan. Banyak tenaga kerja kita yang di-PHK. Lapangan pekerjaan
sulit. Pengangguran makin menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya itu bisa
jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan,"
tandasnya.
63
