Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 48
Dalam draf RPP tentang perjanjian waktu kerja tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu
istirahat, serta pemutusan hubungan kerja, tidak lagi tercantum uang penggantian hak berupa
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen uang pesangon
sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 ayat 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Memang RPP ini mengacu ke UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan uang pengganti hak
15 persen. Ini bisa menurunkan manfaat pesangon," kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja
Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi, Kamis (21/1/2021).
Timboel mengatakan hilangnya ketentuan ini luput dari perhatian pemerintah. Menurutnya,
pemerintah harus menjelaskan alasan tidak disertakannya penggantian hak perumahan dan
pengobatan. Terlebih banyak kasus yang menunjukkan bahwa korban PHK kerap kesulitan
memperoleh jaminan pengobatan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional.
"Di dalam Perpres No. 82/2018 sudah diatur bahwa korban PHK dan keluarganya masih
ditanggung BPJS Kesehatan maksimal 6 bulan meski tak lagi membayar iurannya. Namun, di
lapangan sulit diimplementasikan karena syarat yang banyak, bahkan harus menunjukkan
putusan pengadilan soal PHK," jelas Timboel.
Karena itu, dalam skenario uang penggantian hak sebesar 15 persen tak lagi disertakan, Timboel
berharap pemerintah dapat mengompensasinya dengan memberi jaminan bahwa pekerja tetap
memperoleh manfaat tersebut. Begitu pula dalam hal akses perumahan yang dia sebut masih
belum ramah bagi pekerja.
"Yang seperti ini harus dipermudah, apalagi pada masa pandemi banyak korban PHK," kata dia.
47
