Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 47

Judul               RPP UU Ciptaker, OPSI: Manfaat Pesangon Bisa Berkurang!
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20210121/12/1346102/rpp-uu-
                                    ciptaker-opsi-manfaat-pesangon-bisa-berkurang
                Jurnalis            Iim Fathimah Timorria
                Tanggal             2021-01-21 18:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Timboel  Siregar  (Sekjen  Organiasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia)  Memang  RPP  ini
              mengacu ke UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan uang pengganti hak 15 persen. Ini bisa
              menurunkan manfaat pesangon

              negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Di dalam Perpres No.
              82/2018 sudah diatur bahwa korban PHK dan keluarganya masih ditanggung BPJS Kesehatan
              maksimal  6  bulan  meski  tak  lagi  membayar  iurannya.  Namun,  di  lapangan  sulit
              diimplementasikan karena syarat yang banyak, bahkan harus menunjukkan putusan pengadilan
              soal PHK

              negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Yang seperti ini harus
              dipermudah, apalagi pada masa pandemi banyak korban PHK


              Ringkasan

              Berubahnya  jenis-jenis  hak  yang  timbul  akibat  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dalam
              Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  Undang-Undang  No.  11/2020  tentang  Cipta  Kerja
              dipandang bisa mengurangi manfaat yang diperoleh pekerja.
              Dalam  draf  RPP  tentang  perjanjian  waktu  kerja  tertentu,  alih  daya,  waktu  kerja  dan  waktu
              istirahat, serta pemutusan hubungan kerja, tidak lagi tercantum uang penggantian hak berupa
              penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen uang pesangon
              sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 ayat 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.



              RPP UU CIPTAKER, OPSI: MANFAAT PESANGON BISA BERKURANG!

              Berubahnya  jenis-jenis  hak  yang  timbul  akibat  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dalam
              Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  Undang-Undang  No.  11/2020  tentang  Cipta  Kerja
              dipandang bisa mengurangi manfaat yang diperoleh pekerja.

                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52