Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 52

Demikian yang disampaikan, Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo, Kamis (21/1),
              kepada sejumlah wartawan. Menurutnya, Disnaker jangan dikonotasikan bahwa Disnaker tempat
              mencari  pekerjaan.  Sedangkan  Disnaker  sendiri  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi)
              perumusan kebijakan ketenaga kerjaan dan transmigrasi, pelaksana kebijakan tenaga kerja dan
              transmigrasi,  administrasi  ketenaga  kerjaan,  pengawasan  tenaga  kerja  dan  transmigrasi,
              pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

              Karena, lanjut dia, Disnaker telah memiliki bidang-bidang sesuai dengan tupoksinya masing-
              masing. diantaranya, ada Bidang Industrial yang tugasnya menjaga hubungan dengan industri
              tetap  dinamis,  produktif  dan  aman. Artinya,  agar  tidak  ada gejolak  atau  tidak  ada sengketa
              maupun perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. "Dan ketika orang bekerja teman aman
              dan produktif, sehingga bisa menjaga keseimbangan," ujarnya.

              Yoyok  menjelaskan,  untuk  menjaga  kesimbangan  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja,  maka
              Disnaker  memiliki  fungsi  untuk  menyelenggaran  bimbingan  teknis  (bimtek),  sosialisasi,
              mendekatkan  diri  agar  terjalin  hubungan  yang  kuat  antara  stakeholder.  Sehingga  bidang
              industrial  itu  mengusahakan  agar  permasalahan  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja  bisa
              terselesaikan  secara  internal.  Dan  jika  ada  perselisihan  bisa  diselesaikan  dengan  bipartit
              bukannya tripartit atau melalui pemerintah, atau bisa diselesaikan secara internal itu lebih baik.

              Selain Bidang Industrial, kata dia, juga ada bidang Penempatan Tenaga Kerja, yang salah satu
              tugasnya mengirim Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Sehingga bidang tersebut telah
              memiliki  visi  untuk  mencegah  pengiriman  pekerja  migran  Indonesia  secara  ilegal.  Dan  di
              Disnaker  Kabupaten  Malang  juga  ada  Bidang  Pelaksanaan  Pelatihan  dan  Produktivitas,  dan
              bidang itu memiliki tugas untuk mempersiapkan pelatihan bagi pencari kerja. "Yang visinya untuk
              mencetak adik-adik yang belum pernah bekerja menjadi siap bekerja, baik soft skill maupun hard
              skill," terang dia.

              Sedangkan,  masih  dikatakan  Yoyok,  soft  skill  merupakan  kemampuan  bersosialisasi  dan
              komunikasi  yang  harus  dimiliki  calon  pekerja.  Dan  untuk  hard  skill  sendiri  merupakan
              kemampuan  spesifik  yang  harus  dimiliki  untuk  sebuah  pekerjaan  tertentu.  Disnaker  untuk
              memberikan pelatihan kepada calon pekerja, hal ini berdasarkan anggaran yang ada, dan kita
              maunya ada pelatihan sebanyak-banyaknya, tapi kalau tim anggaran hanya memberikan jatah
              10 pelatihan, tentunya tidak bisa ditambah.

              Hingga kini, dia menegaskan, Disnaker terus menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan
              di wilayah Kabupaten Malang terkait progran Corporate Social Responsibility (CSR). Dan jika ada
              perusahaan  yang  memberikan  program  CSR,  maka  akan  kita  laporkan  kepada  Badan
              Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kabupaten  Malang,  yang  mana  Organisasi
              Perangkat Daerah (OPD) tersebut yang memiliki tupoksi untuk mengakomodir CSR perusahaan.
              "Program CSR yang nantinya kita manfaatkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat
              Kabupaten Malang yang pra kerja," paparnya.

              Selanjutnya, Yoyok menambahkan, juga ada Bidang Transmigrasi, dimana bidang itu memiliki
              tugas  untuk  mengirimkan  para  transmigran  dan  mempersiapkan  pelatihan  sebelum  mereka
              diberangkatkan. Namun, transmigrasi itu merupakan program Pemerintah Pusat, yang artinya
              kuotanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. [cyn].











                                                           51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57