Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 54

Dalam  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  Penggunaan  TKA,  disebutkan  DKPTKA
              dibayarkan pemberi kerja untuk PNBP atau pendapatan daerah. Hal itu diatur berdasarkan lokasi
              Rencana Penggunaan TKA (RPTKA).

              Bila pengesahan RPTKA bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu provinsi dan RPTKA di
              Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maka DKPTKA akan menjadi PNBP. Sementara untuk tenaga
              kerja di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi akan menjadi penerimaan daerah
              provinsi.

              Begitu pula bagi RPTKA untuk TKA di satu kabupaten/kota. DKPTKA tersebut akan ditetapkan
              menjadi penerimaan daerah kabupaten/kota.

              Meski  begitu  Bob  menyebut  TKA  memberikan  peran  penting  bagi  Indonesia.  Salah  satunya
              adalah untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia.

              "TKA harapannya bisa menjadi pelengkap kebutuhan tenaga kerja di Indonesia terutama untuk
              bidang keahlian yang belum kita miliki sekaligus bisa dijadikan pemetaan kebutuhan tenaga kerja
              masa depan," terang Bob.

              Ada  pula  TKA  yang  bermanfaat  berkaitan  dengan  masuknya  investasi  asing  langsung.  Oleh
              karena itu Bob bilang perlu melihat secara terbuka atas masuknya TKA di Indonesia.

              "Ada juga TKA berkaitan dengan investasi yang dibawa dan," jelas Bob.

              Pada RPP yang sedang disusun TKA dapat mengisi jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga
              kerja Indonesia. Nantinya daftar jabatan tersebut akan disusun oleh Menteri Ketenagakerjaan
              dengan masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga.











































                                                           53
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59