Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 58
Badan usaha yang hendak mengajukan penggunaan TKA harus membuat Rencana Penggunaan
TKA (RPTKA). RPTKA berlaku bagi pekerja di atas 6 bulan hanya berlaku selama 2 tahun dan
dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya.
Sementara untuk badan usaha yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), RPTKA
berlaku selama 5 tahun. RPTKA KEK juga dapat diperpanjang untuk 5 tahun setelahnya.
Selain membuat RPTKA, badan usaha yang menggunakan TKA juga harus membayar Dana
Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). DKPTKA tersebut nantinya akan menjadi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.
"Besaran dari DKPTKA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," terang Anwar.
Saat ini, Pengaturan mengenai DKPTKA diatur melalui PP Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis
Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi jo PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang tentang tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Beberapa kewajiban lain juga harus dipenuhi oleh pemberi kerja TKA. Pemberi kerja wajib
mempekerjakan tenaga kerja WNI sebagai tenaga kerja pendamping untuk alih teknologi.
Pemberi kerja juga wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional. Untuk TKA
yang bekerja kurang dari 6 bulan minimal mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.
Selain itu RPP TKA juga masih mewajibkan pemberi kerja untuk memfasilitasi pendidikan dan
pelatihan bahasa Indonesia kepad TKA. Hal tersebut dikecualikan bagi TKA yang menjabat direksi
atau komisaris; kepala kantor perwakilan; pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; serta
TKA yang dipekerjaan untuk pekerja yang bersifat sementara.
Anwar memastikan bahwa RPP TKA tak sesuai yang dikhawatirkan akan membuka peluang
penggunaan TKA. Dalam RPP tersebut pemberi kerja juga diwajibkan memulangkan TKA setelah
perjanjian kerja berakhir.
57
