Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 61
Judul Proyeksi Keuangan JKP Harus Masuk Rencana Bisnis BPJS
Ketenagakerjaan 2021
Nama Media bisnis.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20210121/215/1346027/proyeksi-
keuangan-jkp-harus-masuk-rencana-bisnis-bpjs-ketenagakerjaan-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-01-21 17:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Riswinandi (Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK)
[Ringkasan eksekutif dalam rencana bisnis harus memuat] rencana dan langkah-langkah
strategis yang akan ditempuh oleh BPJS dalam jangka pendek periode satu tahun, jangka
menengah lima tahun, dan jangka panjang periode lima tahun
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sumber [dana program JKP] dari rekomposisi
iuran JKK, modal awal dan iuran pemerintah
Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS
Ketenagakerjaan untuk mencantumkan proyeksi keuangan program jaminan kehilangan
pekerjaan dalam rencana bisnis tahun ini.
Ketentuan itu tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2021 tentang Rencana
Bisnis BPJS yang berlaku sejak Jumat (15/1/2021). Aturan itu berlaku bagi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan sosial.
PROYEKSI KEUANGAN JKP HARUS MASUK RENCANA BISNIS BPJS
KETENAGAKERJAAN 2021
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS
Ketenagakerjaan untuk mencantumkan proyeksi keuangan program jaminan kehilangan
pekerjaan dalam rencana bisnis tahun ini.
Ketentuan itu tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2021 tentang Rencana
Bisnis BPJS yang berlaku sejak Jumat (15/1/2021). Aturan itu berlaku bagi BPJS Ketenagakerjaan
dan Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan sosial.
60
