Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021

BANJIR BAJA IMPOR, 100 RIBU PEKERJA INDUSTRI BAJA TERANCAM PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, banjirnya baja
murah dari China ke Indonesia akan berdampak terhadap industri baja dalam negeri kalah
bersaing dan terancam gulung tikar.

Terlebih di saat pandemi Covid-19, tentu saja ancaman pemutusan hubungan kerja ( PHK)
massal akan membayangi pekerja di industri baja. Dia menyebutkan, sebanyak 100.000 pekerja
industri baja ini tersebar di berbagai perusahaan seperti Krakatau Steel, Gunung Raja Paksi,
Ispatindo, dan Master Steel.

"Baja impor terutama dari China dijual sangat murah di Indonesia. Jika dibiarkan, industri baja
nasional akan bangkrut dan 100.000 karyawan terancam PHK massal," jelasnya dalam jumpa
pers secara virtual di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Untuk menghindari PHK massal itulah, KSPI berharap agar Kementerian Perdagangan, dalam hal
ini Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melanjutkan perlindungan safeguard
untuk produk I-H section.

"Safeguard sangat penting guna melindungi produk dalam negeri dari maraknya produk impor
murah," imbuhnya.

Di sisi lain, lanjutnya, ketika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang,
dikhawatirkan perusahaan tidak bisa bersaing dengan produk impor murah. Akibatnya, Industri
akan menutup beberapa unit usaha sehingga menyebabkan PHK massal. "Makanya, semua pihak
harus membela industri dalam negeri," urainya.

Untuk itu, lanjutnya, KSPI meminta Kementerian Perdagangan untuk bisa memberikan diskresi.
Dalam hal ini kepada KPPI agar mengambil sikap untuk meneruskan aplikasi safeguard I - H
section, sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Said yakin, Pemerintah akan berpihak pada industri baja dalam negeri, termasuk untuk
menyelamatkan sekitar 100 ribu karyawan. Terlebih, ujarnya, bahwa saat ini banyak regulasi
yang dibuat sebagai relaksasi, khususnya saat pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus berani mengambil sikap dan terobosan untuk membantu agar industri dalam
negeri tetap bertahan. Jangan lupa, di balik industri terhadap tenaga kerja yang akan menjerit
jika di-PHK," lanjut dia.
Dalam sistem perdagangan internasional, perlindungan industri dalam negeri seperti Safeguard
dan Anti Dumping masih tetap dibutuhkan. Melalui perlindungan tersebut, industri baja dalam
negeri bisa tumbuh dan bersaing dengan baik. "Pemerintah Malaysia, Vietnam dam bahkan
Amerika Serikat juga melindungi industri dalam negeri mereka," kata Said.
Menurut Said, perlindungan juga pantas diberikan karena murahnya baja impor dari Cina
disebabkan unfair trade. Dalam hal ini Pemerintah Cina memberikan subsidi secara besar-
besaran terhadap industri baja Negeri Tirai Bambu tersebut. Bahkan, Pemerintah Cina juga
memberikan subsidi untuk kebijakan lingkungan. "Padahal di Indonesia, kebijakan lingkungan
termasuk slag B-3 dan scrap tanpa impunitas harus ditanggung industri baja sehingga menjadi
beban finansial industri dan meningkatkan biaya produksi," jelasnya.

Mengenai maraknya baja impor, Said mengutip data BPS. Menurutnya, hingga akhir tahun 2019
besi dan baja menempati posisi ketiga komoditas impor nonmigas yang masuk ke Indonesia.
Nilainya mencapai USD 7,63 Miliar atau senilai Rp106,8 Triliun.

65