Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil penelitian Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh
Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Indramayu.
Ketua DPC SBMI Kabupaten Indramayu, Juwarih mengatakan, ada tiga desa yang menjadi objek
penelitian soal UU PPMI tersebut.

Meliputi Desa Gadel, Desa Sukamulya di Kecamatan Tukdana, dan Desa Krasak di Kecamatan
Jatibarang.

Hasil itu pun disampaikan langsung kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu
saat digelarnya audiensi pada Rabu (20/1/2021) kemarin.

"SBMI Indramayu menyampaikan hasil temuan bahwa di tiga desa tersebut Pemerintah Desa
masih belum menjalankan apa yang dimandatkan dalam Pasal 42 PPMI," ujar dia kepada
Tribuncirebon.com, Kamis (21/1/2021).
Lanjut Juwarih, terkait temuan SBMI Indramayu itu, pemerintah desa masih minim informasi
terkait perannya untuk tata kelola migrasi. Hal tersebut Juga diakui Disnaker Kabupaten
Indramayu.

Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah berusaha menunjukkan
perannya dalam hal perlindungan buruh migran.

"Bu Kadis juga mengatakan bahwa Pemkab Indramayu telah memperjuangkan perlindungan
BMI. Salah satu indikasinya adalah, sejak Desember 2020 di Indramayu sudah ada Perda
Perlindungan Pekerja Migran," ujar dia.

Adapun, terkait anggaran untuk perlindungan buruh migran di Kabupaten Indramayu, lanjut
Juwarih, mengalami kenaikan signifikan di tahun 2021.

Yaitu dari semula hanya Rp 50 juta di tahun 2020, kini menjadi Rp 3,7 miliar.

Anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk pendataan buruh migran sampai ke
tingkat desa atau membuat database per desa untuk Buruh Migran Indonesia (BMI) aktif dan
purna BMI.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sosialisasi migrasi aman dan untuk
pelatihan sebanyak 600 calon BMI.

"Jadi, sebanyak 600 calon BMI di Indramayu di tahun 2021 ini akan mendapatkan pelatihan
secara gratis," ujarnya.

70