Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 62

Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan, otoritas mengatur bahwa badan itu harus mencantumkan
              rincian  program  jaminan  kehilangan  pekerjaan  (JKP)  dalam  informasi  kondisi  keuangan.
              Informasi itu mencakup proyeksi posisi keuangan dan proyeksi laporan aktivitas dana jaminan
              sosial (DJS).

              "Informasi  kondisi  keuangan  untuk  BPJS  Ketenagakerjaan  meliputi  jaminan  kecelakaan  kerja
              [JKK], jaminan kematian [JKm], dan JKP," tertulis dalam SEOJK 2/2021 yang dikutip Bisnis pada
              Kamis (21/1/2021).

              Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
              Jasa Keuangan Lainnya OJK Riswinandi menjelaskan dalam aturan tersebut bahwa program JKP
              harus  termaktub  dalam  proyeksi  laporan  keuangan  BPJS  Ketenagakerjaan  tahun  ini,  karena
              SEOJK 2/2021 telah berlaku.

              "[Ringkasan  eksekutif  dalam  rencana  bisnis  harus  memuat]  rencana  dan  langkah-langkah
              strategis  yang  akan  ditempuh  oleh  BPJS  dalam  jangka  pendek  periode  satu  tahun,  jangka
              menengah lima tahun, dan jangka panjang periode lima tahun," tulis Riswinandi dalam aturan
              tersebut seperti dikutip Bisnis pada Rabu (20/1/2021).

              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pemerintah semakin
              mantap untuk menyelenggarakan program JKP. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah adanya
              keputusan sumber dana yang akan digunakan untuk program baru di BPJS Ketenagakerjaan itu.

              "Sumber [dana program JKP] dari rekomposisi iuran JKK, modal awal dan iuran pemerintah,"
              ujar Ida dalam rapat kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/1/2021).

              Sebelumnya, pemerintah hanya menyampaikan bahwa sumber dana program JKP akan berasal
              dari rekomposisi iuran BPJS Ketenagakerjaan, tanpa menyebutkan lebih rinci dana mana yang
              akan  digunakan.  Badan itu  pun  mengelola tiga program  selain  JKK,  yakni  Jaminan  Hari Tua
              (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan JKm.
              Selain sumber dana, pemerintah pun menetapkan akan terdapat batas atas upah dalam program
              JKP. Artinya, terhadap nilai upah atau gaji maksimal yang akan dalam diperhitungkan untuk
              potongan iuran.


































                                                           61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67