Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021

PENGUSAHA : KOMPENSASI PERUMAHAN DAN PENGOBATAN MASUK DANA MASA
DEPAN
Asosiasi Pengusaha Indonesia berpendapat bahwa direvisinya jenis-jenis hak yang dapat diganti
sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah (RUU) Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja sudah tepat.

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob
Azzam, uang penggantian hak untuk perumahan dan pengobatan serta perawatan tidak sesuai
dengan konsep pesangon.

"Kompensasi perumahan, menurut saya, masuk ke dana masa depan dan tidak seharusnya
masuk dalam pesangon karena fungsi dari pesangon adalah menjamin pekerja pada masa
tunggu," katanya saat dihubungi, Kamis (21/1/2021).

Dia menilai konsep pesangon yang selama ini diadopsi di Indonesia membingungkan karena
cakupan manfaat yang diterima korban pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mencapai nominal
yang setara dengan upah 32 bulan. Sementara itu, di negara lain, besaran pesangon disesuaikan
dengan rata-rata masa tunggu sampai pekerja memperoleh pekerjaan.

"Konsep pesangon selama ini membingungkan. Apakah untuk jaminan masa tunggu bagi korban
PHK sebelum mendapatkan pekerjaan baru atau untuk dana masa depan." Bob mengatakan
bahwa sudah saatnya bagi pasar tenaga kerja Indonesia untuk memisahkan antara pesangon
yang menjamin pekerja pada masa tunggu dan dana masa depan yang berkaitan dengan masa
pensiun.

"Makanya dikaitkan dengan pelatihan kerja. Jadi, inilah yang masuk ke unemployment benefit.
Berapa lama waktu tunggu inilah yang harus dihitung," lanjutnya.

Kewajiban pesangon sendiri tidak bisa serta-merta ditetapkan dengan mengacu pada masa kerja.
Bob mengatakan bahwa perusahaan tidak bisa dibebankan langsung karena pada banyak kasus,
aset perusahaan bisa lebih rendah dari kewajiban yang dikenakan saat PHK pekerja terjadi.

"Kewajiban pesangon tidak bisa langsung ditetapkan demikian karena menyangkut dana yang
besar. Jadi, ke depan pesangon kalau bisa dikelola pihak ketiga," kata Bob.

Dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, korban PHK berhak
atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
Besaran pesangon yang diterima setidaknya mencapai 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun
atau lebih dan 10 bulan upah sebagai uang penghargaan untuk pekerja dengan waktu kerja
lebih dari 24 tahun. Selain itu, korban PHK juga menerima uang penggantian hak yang diatur
dalam ayat 4 Pasal 156.

41