Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 38
"Yang pertama adalah tentang kewajiban bagi usaha kecil mikro untuk membayar pesangon
dengan besaran yang hingga kini belum jelas hitungannya. Kami meminta kepastian bahwa
pesangon tidak merugikan usaha kecil," kata Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil
Menengah Indonesia (KOMNAS UKM) Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers virtual, Kamis
(21/1/2021).
Mengenai upah, pihaknya mengusulkan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja
dan pemberi kerja. Begitu juga mengenai besaran upah didasarkan atas kesepakatan antara
pemberi kerja dan pekerja.
Sebab, kata dia pada kenyataannya usaha mikro dan kecil pasti tidak akan mampu mengikuti
peraturan yang berlaku bagi usaha menengah dan besar.
Pihaknya pun mengharapkan aspirasi mengenai upah dan pesangon ini dapat diserap oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan pihaknya ingin Menaker berkenan untuk berdialog.
"Oleh karena itu kita minta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk memperhatikan aspirasi ini,
kita berusaha untuk memberikan masukan tetapi memang belum ada perubahan yang berarti,
belum ada kejelasan. Tentu kita minta Menteri Ketenagakerjaan untuk berkenan berdialog
dengan kami," tambahnya.
37
