Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 33
Penerapan aturan 50 persen Work From Office (WFO) dan 50 persen Work From Home (WFH),
tidak diimbangi perbaikan nilai upah, yang nominalnya masih di bawah kebutuhan hidup layak.
"Skema ini tentu saja sangat merugikan," kata Ketua SBSI DIY Dani Eko Wiyono, di Yogyakarta,
Kamis (21/1/2021).
Ditambah lagi, kondisi pandemi korona sudah sangat menyakiti buruh, sejak tahun 2019. Namun
ternyata, belum ada satupun aturan yang berpihak pada mereka, tentu ini hal yang sangat
menyedihkan.
Sedangkan langkah pemerintah memberikan bantuan langsung kepada buruh, juga belum
dirasakan manfaatnya. Persyaratan penerima bantuan berbanding terbalik dengan kondisi nyata.
"Dimana banyak masyarakat bekerja di sektor informal," ucapnya.
Jika melihat sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu, membuat
pengurangan upah semakin mungkin terjadi di sektor pekerjaan informal. Hal ini belum
ditangkap pemerintah, sebagai alarm yang perlu diperhatikan.
Di sisi lain, penerapan jam operasional sektor usaha dan perdagangan yang tidak rasional, justru
sengaja dipaksakan sebagai formalitas. Pelayanan kepada pelanggan, hanya dibatasi mulai dari
pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB. Bagi Dani, pembuat aturan belum pernah merasakan
langsung menjadi pedagang kaki lima.
"Apa perlu dibikin program 'tukar nasib' agar mereka tahu bagaimana susahnya berjuang demi
sesuap nasi untuk esok hari," terangnya.
Aturan pengetatan pelaku usaha pun dianggap tidak serius dan tebang pilih. Selama lebih
sepekan aturan ini dilakukan, masih ditemukan pelaku usaha maupun pedagang yang tetap
melayani pembeli, meski sudah melebihi jam operasional.
Tentu hal ini memprihatinkan melihat antusiasne masyarakat untuk bangkit namun dipatahkan
oleh aturan formalitas yang harus dilakukan. Padahal kata Dani, pemerintah itu digaji dari pajak
yang dibayarkan rakyat. Jika niatnya bekerja melayani rakyat, harus lebih serius.
"Jangan semuanya formalitas dan pencintraan media saja, Rakyat enggak butuh itu,"
pungkasnya.
32
