Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 37
Judul UMKM Minta Aturan Upah & Pesangon di RPP Cipta Kerja Tak
Merugikan
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5343676/umkm-minta-
aturan-upah--pesangon-di-rpp-cipta-kerja-tak-merugikan
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-01-21 21:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sutrisno Iwantono (Kabid Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia) Yang
pertama adalah tentang kewajiban bagi usaha kecil mikro untuk membayar pesangon dengan
besaran yang hingga kini belum jelas hitungannya. Kami meminta kepastian bahwa pesangon
tidak merugikan usaha kecil
positive - Sutrisno Iwantono (Kabid Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia) Oleh karena
itu kita minta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk memperhatikan aspirasi ini, kita berusaha
untuk memberikan masukan tetapi memang belum ada perubahan yang berarti, belum ada
kejelasan. Tentu kita minta Menteri Ketenagakerjaan untuk berkenan berdialog dengan kami
Ringkasan
Pemerintah diminta membuat aturan tentang upah dan pesangon di sektor usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) yang tidak memberatkan pelaku usaha. Aspirasi tersebut diharapkan
dapat ditampung pemerintah di dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Yang pertama adalah
tentang kewajiban bagi usaha kecil mikro untuk membayar pesangon dengan besaran yang
hingga kini belum jelas hitungannya. Kami meminta kepastian bahwa pesangon tidak merugikan
usaha kecil," kata Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil Menengah Indonesia
(KOMNAS UKM) Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers virtual, Kamis (21/1/2021).
UMKM MINTA ATURAN UPAH & PESANGON DI RPP CIPTA KERJA TAK MERUGIKAN
Pemerintah diminta membuat aturan tentang upah dan pesangon di sektor usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) yang tidak memberatkan pelaku usaha. Aspirasi tersebut diharapkan
dapat ditampung pemerintah di dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
36

