Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 144
Menurutnya, dengan bantuan subsidi upah ini bisa meningkatkan dan menjaga daya beli buruh.
Disamping itu Said sangat berterimakasih kepada Presiden karena sudah memberikan bantuan
untuk pekerja/buruh di tahun lalu.
Lalu Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin,
kemudian adanya program Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang menganggur, yang di tahun
2021 di perpanjang. Namun, ia mempertanyakan kenapa BSU tidak dilanjutkan.
"Sekarang BSU dihilangkan, Kemnaker ke mana aja? kenapa nggak bisa meyakinkan komisi IX?
kerjanya apa Menaker. Dulu janjinya pak Erick Thohir Menteri BUMN, dan ibu Sri Mulyani Menteri
Keuangan dan bu Ida Fauziyah menteri tenaga kerja tahun 2021 bahwa tetap ada BSU. Kok tiba-
tiba nggak masuk di APBN 2021," ungkapnya.
Oleh karena itu, Said meminta kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR untuk memberikan
kembali BSU kepada pekerja/buruh. Karena dengan adanya BSU bisa menjaga daya beli.
"Menaker mengatakan jangan takut masih ada yang lain bentuknya, tak mungkinlah, BSU aja
tidak ada, mau mengambil uang dari mana. Emang mau mengambil dari kantong pribadi, gak
mungkin," katanya.
"Akhirnya Kartu Prakerja 3,9 juta. Kartu Prakerja itu untuk orang yang nganggur, bantuan subsidi
upah itu untuk orang yang bekerja. Masa tidak bisa membedakan itu, jangan akal-akalan, daya
beli ini turun di tengah ancaman ledakan PHK akibat covid-19, sekarang banyak yang meninggal
buruh," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji tidak dilanjutkan. Sedangkan untuk program Kartu Prakerja
tetap berlanjut di tahun ini dengan alokasi anggaran Rp 20 triliun.
"Iya, subsidi upah sampai sekarang memang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja masih diteruskan," kata
Menaker saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa
Barat, Rabu (3/2/2021).
Menaker menegaskan dalam program Kartu Prakerja tidak hanya untuk peningkatan kompetensi
tapi juga ada insentif penerima program. Maka dari itu Pemerintah tidak lagi menggunakan
skema subsidi upah dalam menggelontorkan bantuan untuk pekerja yang terdampak covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan, alokasinya cukup besar Rp 20 triliun," katanya.
Adapun pada 2020, Pemerintah memang memberikan subsidi upah kepada pekerja atau buruh
yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Subsidi tersebut sebesar Rp 2,4 juta dari bulan Oktober
hingga Desember 2020.
Lebih lanjut Menaker menjelaskan, awalnya program Kartu Prakerja hanya untuk peningkatan
kompetensi, namun berubah. Di dalam program Kartu Prakerja juga terdapat semi bansosnya
untuk penerima.
Sementara itu, untuk informasi kapan pastinya Kartu Prakerja dibuka kembali. Menaker
menekankan kebijakan itu ada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. Kementerian
Ketenagakerjaan hanya menjadi bagian dari program itu saja.
"saya rasa itu ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian kami Kemnaker menjadi bagian
dari program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker yang juga memberikan pelatihan bagi
program Kartu Prakerja itu sendiri," pungkasnya.
143
