Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

melonjak dibandingkan yang di-PHK di tahun 2019 (18.911 orang) atau pada tahun 2018 (27.687
orang).

ANGKA PHK MELONJAK TAJAM

JAKARTA, KOMPAS - Angka pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun 2020 melonjak
tajam hingga 20 kali lipat dibandingkan dengan 2019 akibat pandemi Covid-19. Selain
menggenjot investasi, pemerintah perlu mengefektifkan stimulus bagi pelaku usaha guna
mengurangi beban operasional perusahaan sekaligus menekan laju penambahan jumlah PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang 2020 sebanyak 386.877 pekerja terkena
PHK. Jumlahnya melonjak dibandingkan yang di-PHK di tahun 2019 (18.911 orang) atau pada
tahun 2018 (27.687 orang).
Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Retno Pratiwi, dalam diskusi daring yang
digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO), Selasa
(9/3/2021), menyebutkan, data inkrah dari daerah ataupun klaim Jaminan Hari Tua itu terbilang
ekstrem. "Padahal, dari tahun ke tahun, tren PHK makin turun, terakhir 2019. Namun, begitu
pandemi Covid-19, angkanya menjadi ekstrem karena jauh di atas rata-rata," ujarnya.

Sementara itu, survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 oleh Badan Pusat Statistik
mencatat, 29,12 juta orang atau 14,28 persen dari 203,97 juta penduduk usia keija terdampak
pandemi. Jumlah penganggur bertambah dari 7,21 juta orang menjadi 9,77 juta orang.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, yang dihubungi
terpisah, berpendapat, selain investasi, stimulus bagi dunia usaha perlu menjadi perhatian
pemerintah. Stimulus diperlukan untuk mengurangi laju PHK dan mengurangi beban biaya
operasional perusahaan.

"Subsidi gaji seperti yang dikeluarkan pemerintah tahun lalu bisa membantu. Namun, subsidi ini
lebih diarahkan ke pelaku usaha yang paling terdampak usahanya," ujarnya.

Dukungan juga diperlukan untuk memulihkan sektor informal. Sektor ini dapat diandalkan
menyerap banyak tenaga kerja. "Bantuan usaha mikro melalui anggaran pemulihan ekonomi
nasional jadi bagian menjaga daya tahan pelaku usaha informal," kata Faisal.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukam-dani, situasi
perekonomian yang membaik akan direspons oleh para pemberi kerja dengan menarik kembali
tenaga kerjanya. Namun, investasi tetap dibutuhkan untuk mengompensasi berkurangnya
lapangan pekerjaan akibat pan-demi.

Program jaminan

Hariyadi optimistis implementasi Undang-Undang Cipta Kerja akan meningkatkan investasi tahun
ini. "(Implementasi ini) diharapkan simultan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan 11
dan 111 tahun ini yang lebih baik dari tahun lalu," ujarnya.

Guna mengantisipasi tenaga kerja kehilangan hak finansial akibat PHK, pemerintah
mengembangkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program yang dikelola Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) ini membantu pekerja
mendapatkan jaminan uang, pelatihan kerja, hingga akses informasi ke lapangan pekerjaan.

33