Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 35
Retno Pratiwi memastikan, pekerja dengan semua bentuk perjanjian kerja bisa mendapat
manfaat JKP. Pada 2021, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 6 triliun di APBN. Jaminan
itu juga didapat dari rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (J KM).
"Program ini sudah jalan 2 Februari 2021. Kami berharap, kita bisa sama-sama mengawasi dan
mendukung terlaksananya program ini dengan mendaftarkan lebih banyak pekerja ke BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)," ujarnya.
Sampai tahun 2020, kepesertaan di BP Jamsostek baru mencapai 51,75 juta pekerja. Sebagai
perbandingan, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja per Agustus 2020 mencapai 128,45 juta
orang.
Peserta JKP di BP Jamsostek akan mendapatkan manfaat selama enam bulan jika terkena PHK.
"Selain manfaat uang tunai, pekerja yang di-PHK juga akan dapat akses informasi pasar kerja
dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga bisa mengantongi sertifikasi," kata Retno.
Namun, sebagian pihak menilai JKP tidak dapat segera menolong jutaan pekerja karena sejumlah
syarat. Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Program JKP, misalnya, menyebutkan, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki
masa iuran paling sedikit 12 bulan dan telah membayar iuran paling singkat enam bulan ber-
turut-turut ke BP Jamsostek sebelum terjadi PHK.
Menurut Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi Trisnanti, program JKP
menjadi sia-sia karena banyak buruh yang terdampak pandemi Covid-19 tak bisa menerima
manfaatnya (Kompas, 4/3/2021).
(ERK/NIK)
34
