Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 4
2020, penempatan PMI hanya 113.173 orang, turun sekitar 40,8% dari jumlah penempatan pada
2019.
Di tengah pandemi Covid-19, Direktur Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Luar Negeri (PTKLN) Kementerian Ketengakerjaan Eva Trisiana memastikan penempatan PMI
wajib dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
"Penempatan PMI wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal
ini, Kemenaker telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penempatan pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja di luar negeri," kata Eva dalam
keterangan tertulis, Selasa (9/3).
Eva menjelaskan, selama pandemi Covid-19, terdapat beberapa pertimbangan dalam proses
penempatan. Pertimbangan tersebut tak hanya berdasarkan keputusan pemerintah, tetapi juga
memperhatikan terbukanya akses masuk dari negara penempatan.
Dia mengatakan, penempatan PMI memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan negara
tujuan penempatan dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing
dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan," terang Eva.
Mengutip hasil laporan dari World Bank tahun 2017, diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri,
baik yang berangkat secara prosedural maupun non prosedural.
"Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan terbanyak ada di
Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan,"
jelas Eva.
Sebagai upaya penguatan pelindungan bagi PMI dan pencegahan penempatan PMI secara
nonprosedural, Eva mengungap beberapa langkah yang diambil Kemenaker.
Berbagai upaya yang dilakukannya yaitu penguatan kebijakan melalui regulasi, penguatan tata
kelola melalui penguatan kelembagaan juga penguatan Satgas Pelindungan PMI, penguatan
kerja sama luar negeri penguatan Atase Ketenagakerjaan, penguatan sinergitas tugas dan
tanggungjawab pemerintah di semua tingkatan, pengembangan pusat layanan bagi CPMI/PMI
dan anggota keluarganya, dan penguatan kerja sama antar lembaga.
Kemenaker juga melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini (Early Warning) PMI
nonprosedural sebelum CPMI diberangkatkan ke negara penempatan. Hal ini dilakukan melalui
penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CPMI dengan menyediakan dan memfasilitasi pelatihan
CPMI melalui pelatihan vokasi; dan penguatan tata kelola terkait pemanfaatan teknologi
informasi dalam menyediakan layanan bagi yang terlibat dalam rantai proses ini.
3
