Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

Ia mengatakan 48 kelompok itu merupakan usaha mandiri baru yang dibentuk oleh AM. "Nama
kelompok ini, kalau dapat saya katakan hanya digunakan untuk nama saja," katanya. Menurut
dia, pihaknya masih mendalami penggunaan uang yang sebenarnya merupakan hak kelompok
tersebut.

"Hari ini (9/3), kami memeriksa saksi sebanyak tujuh orang. Dari tujuh orang itu, lima di
antaranya adalah kelompok yang seharusnya menerima uang ini, sedangkan yang dua orang
adalah AM dan MT (37) yang juga warga Desa Sokawera," katanya.

Lebih lanjut, Sunarwan mengatakan masing-masing kelompok sebenarnya sudah berupaya
melakukan apa yang sudah mereka tandatangani dalam perjanjian yang dilakukan dengan
Kemnaker. Selain itu, kata dia, kelompok-kelompok masyarakat tersebut sebenarnya menolak
ketika seluruh uang program JPS tersebut diminta, namun akhirnya mereka tak kuasa
menolaknya.

"Sejak minggu kemarin, total kelompok yang sudah kami periksa ada 14 kelompok. Sore tadi
hingga malam ini, kami lakukan penggeledahan di rumah AM untuk mengumpulkan barang
buktinya dulu," katanya.

Menurut dia, pihaknya tidak menggeledah rumah MT, namun dari dalam tasnya ditemukan
barang-barang yang diindiksikan terkait dengan kasus tersebut. Ia mengatakan penyelidikan dan
pengumpulan informasi kasus dugaan korupsi program JPS Kemnaker tersebut sudah dilakukan
Kejari Purwokerto dalam tiga pekan terakhir berdasarkan laporan masyarakat terutama dari
kelompok. Oleh karena masih berstatus saksi, pihaknya belum melakukan penahanan terhadap
AM dan MT.

Menurut dia, pihaknya masih mendalami kasus tersebut termasuk kemungkinan adanya orang
lain yang terlibat di dalamnya.

"Setelah alat bukti cukup, kami akan ekspos untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab
dalam kasus ini. Nantinya akan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi," katanya..

6