Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 140
Judul Menagih Lapangan Kerja Baru dari UU Cipta Kerja
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/menagih-lapangan-kerja-baru-dari-
uu-cipta-kerja
Jurnalis Fahriyadi
Tanggal 2021-02-25 10:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah mengesahkan 49 aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020
tentang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya aturan mengenai investasi dan ketenagakerjaan.
MENAGIH LAPANGAN KERJA BARU DARI UU CIPTA KERJA
Pemerintah telah mengesahkan 49 aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020
tentang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya aturan mengenai investasi dan ketenagakerjaan.
Dengan terbitnya setumpuk beleid ini, UU Cipta Kerja sudah bisa dilaksanakan. Namun efektivitas
kehadiran beleid ini untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru masih perlu
diuji.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyatakan,
di tengah pandemi corona (Covid-19), pemerintah tampak kesulitan mengundang investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia kendati sudah memiliki bekal UU Cipta Kerja. Alhasil, ia
pesimistis kehadiran UU Cipta Kerja bisa berdampak optimal bagi penciptaan lapangan kerja
baru.
"UU Cipta Kerja bukan satu-satunya instrumen untuk membuka lapangan kerja baru, butuh
instrumen lain yang harus diberikan," ujar Timboel kepada KONTAN, Rabu (24/2).
Lantaran itulah, dia berharap, pemerintah fokus membantu sejumlah sektor usaha yang positif
selama pandemi ini, sebagai pendorong penyediaan lapangan kerja. Misalnya sektor kesehatan,
pertanian, dan telekomunikasi. Jika mendapat insentif, Timboel optimistis ketiga sektor ini bisa
ekspansif sehingga membuka lapangan kerja.
Cara ini menjadi langkah tercepat mengurangi potensi bertambahnya jumlah pengangguran di
Indonesia hingga akhir tahun 2021. Apalagi pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lamban
sehingga risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus meningkat.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib
Hamdani juga berharap, setelah aturan UU Cipta Kerja berlaku, pemerintah segera bergerak
139
