Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 135
Effort -nya memang harus lebih besar. Kalau memang mau memakan waktu, ya, enggak apa-
apa. Tapi yang jelas. Buruhnya, pengusahanya harus terbuka," jelas dia.
Dosen hukum ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla
Risfa Izzati juga mengatakan peraturan ini "tentu saja merugikan dari sisi pekerja." Namun, alih-
alih hanya menuding PP sebagai pangkal masalah, menurutnya lebih tepat UU Cipta Kerja itu
sendiri.
"Undang-undang Cipta Kerja tidak menggunakan frasa 'paling sedikit' sebagaimana di UU
13/2003 ketika membuat ketentuan umum tentang pesangon. Bisa jadi hal ini memang by
design karena di peraturan pelaksana ketentuan pesangonnya ada yang mau dibuat hanya
setengah [lebih rendah] dengan alasan-alasan tertentu," jelas dia kepada reporter Tirto,Rabu.
Kementerian Ketenagakerjaan harus segera melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk
mengantisipasi penolakan keras dari buruh. Selain itu, "pemerintah perlu mengantisipasi masalah
implementasi aturan ini di lapangan. Jangan sampai ada resistensi yang nantinya justru
menimbulkan perselisihan hubungan industrial.".
134
