Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

negative - Mohammad Faisal (Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia)
Pada saat mengalami resesi, pandemi, baru ada keringanan tapi tidak boleh pukul rata
negative - Mohammad Faisal (Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia)
Dialognya jangan berhenti walaupun memang susah. Jangankan pada masa pandemi, sebelum
pandemi pun kan isu pesangon dan upah itu demo terus. Effort -nya memang harus lebih besar.
Kalau memang mau memakan waktu, ya, enggak apa-apa. Tapi yang jelas. Buruhnya,
pengusahanya harus terbuka

negative - Mohammad Faisal (Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia)
tentu saja merugikan dari sisi pekerja.

negative - Mohammad Faisal (Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia)
Undang-undang Cipta Kerja tidak menggunakan frasa 'paling sedikit' sebagaimana di UU 13/2003
ketika membuat ketentuan umum tentang pesangon. Bisa jadi hal ini memang by design karena
di peraturan pelaksana ketentuan pesangonnya ada yang mau dibuat hanya setengah [lebih
rendah] dengan alasan-alasan tertentu

negative - Mohammad Faisal (Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia)
pemerintah perlu mengantisipasi masalah implementasi aturan ini di lapangan. Jangan sampai
ada resistensi yang nantinya justru menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

Ringkasan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 ( PDF ) sebagai
salah satu aturan turunan untuk klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Peraturan ini ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam beleid ini perusahaan dapat memutus hubungan kerja (PHK) tanpa harus memberikan
pesangon penuh pada sejumlah kondisi. Dosen hukum ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati juga mengatakan peraturan ini "tentu saja
merugikan dari sisi pekerja." Namun, alih-alih hanya menuding PP sebagai pangkal masalah,
menurutnya lebih tepat UU Cipta Kerja itu sendiri.

PP UU CIPTA KERJA: PRODUKSI BURUH MURAH DENGAN DALIH COVID-19
PP UU Cipta Kerja membolehkan pesangon setengah dalam sejumlah situasi. Buruh menilai itu
merugikan mereka, pun dengan akademisi.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 ( PDF ) sebagai
salah satu aturan turunan untuk klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Peraturan ini ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam beleid ini perusahaan dapat memutus hubungan kerja (PHK) tanpa harus memberikan
pesangon penuh pada sejumlah kondisi. Pasal 42 ayat (2) a mengatur pesangon dapat diberikan
"sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)" jika PHK karena "pengambilalihan perusahaan
yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja." Pasal 43 -47 mengatur kondisi lain yang membuat perusahaan
boleh memberikan pesangon 50 persen, yaitu "perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan
perusahaan mengalami kerugian" (pasal 43 ayat 1); "perusahaan tutup yang disebabkan
perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian
tidak secara terus menerus selama 2 tahun" (pasal 44 ayat 1); "perusahaan tutup yang
disebabkan keadaan memaksa ( force majeure )" (pasal 45 ayat 1); "perusahaan dalam keadaan

132