Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 129
ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan
peraturan PKWT yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan
pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan
jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan
jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
"Jangka waktu lima tahun sebagaimana yang termaktub dalam PP No. 35 Tahun 2021 lebih
panjang dari ketentuan yang termaktub di dalam ketentuan lama, yakni UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan," ujar Ahmadi di Jakarta, Kamis (25/2/2021).
Dalam ketentuan lama yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan dinyatakan
bahwa jangka waktu konrak PKWT maksimal selama tiga tahun dengan rincian dua tahun kontrak
PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.
"Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling
lama satu tahun," demikian bunyi Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan.
Selain berdampak pada jaminan kepastian kerja, turunan UU Ciptaker terkait PKWT menjadikan
penghasilan para buruh atau pekerja PKWT lebih bankable, karena buruh dengan jaminan masa
kerja yang lama penghasilannya bisa dijadikan anggunan di perbankan untuk keperluan buruh
mencicil rumah atau lainnya. ( Dan tentu saja ini akan makin meningkatkan kesejahteraan bagi
pekerja PKWT, sebab dengan masa kerja lima tahun para pekerja PKWT akan memiliki
pengalaman kerja yang lebih bernilai dan dihargai oleh perusahaan, sehingga akan mudah untuk
bisa diterima bekerja kembali.
Karena itu SOKSI sebagai organisasi pekerja yang menjadi sayap partai Golkar menyambut baik
turunan UU Ciptaker terkait tenaga kerja PKWT yang jauh lebih menguntungkan bagi Kaum
pekerja dan pengusaha.
128