Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 128
Judul Turunan UU Ciptaker Dianggap Bikin Pekerja Kontrak Bisa Kredit
Rumah
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/346270/34/turunan-uu-ciptaker-
dianggap-bikin-pekerja-kontrak-bisa-kredit-rumah-1614222144
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2021-02-25 11:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ahmadi Noor Supit (Ketua Umum Soksi) Jangka waktu lima tahun sebagaimana yang
termaktub dalam PP No. 35 Tahun 2021 lebih panjang dari ketentuan yang termaktub di dalam
ketentuan lama, yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Ringkasan
Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP tersebut merupakan aturan turunan dari
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam beleid tersebut, ditetapkan
jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal
selama lima tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal 8 Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2021. Ketua Umum
Soksi Ahmadi Noor Supit mengatakan, tentu saja ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan
pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan peraturan PKWT yang diatur dalam UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
TURUNAN UU CIPTAKER DIANGGAP BIKIN PEKERJA KONTRAK BISA KREDIT
RUMAH
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun
2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP tersebut merupakan
aturan turunan dari Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam beleid tersebut, ditetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk
menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal 8
Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2021.( Ketua Umum Soksi Ahmadi Noor Supit mengatakan, tentu saja
127
