Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JANUARI 2021
P. 11
Judul Aturan Turunan Belum Beres Jelang Tenggat
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Age
Tanggal 2021-01-26 04:31:00
Ukuran 184x98mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 60.720.000
News Value Rp 182.160.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Franky Sibarani (Ketua BKPM) Tenggatnya tidak berubah. RPP yang sudah selesai akan
langsung diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani dan disahkan
Ringkasan
Sepekan menjelang tenggat penyusunan rancangan peraturan turunan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada empat aturan krusial yang belum rampung disusun
pemerintah. Problem yang kompleks dan membutuhkan koordinasi intensif lintas sektor
membuat proses penyusunannya memakan waktu lama.
Undang-undang (UU) itu memberi mandat, tiga bulan setelah UU diundangkan, peraturan
turunan dan pelaksana sudah harus tuntas. Artinya, semua peraturan turunan ditetapkan paling
lambat 2 Februari 2021.
Sementara itu, RPP di kluster ketenagakerjaan memakan waktu lama karena prosesnya harus
melibatkan forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja). Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, pemerintah masih menyempurnakan RPP terkait ketenagakerjaan.
ATURAN TURUNAN BELUM BERES JELANG TENGGAT
Sepekan menjelang tenggat penyusunan rancangan peraturan turunan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada empat aturan krusial yang belum rampung disusun
pemerintah. Problem yang kompleks dan membutuhkan koordinasi intensif lintas sektor
membuat proses penyusunannya memakan waktu lama.
Undang-undang (UU) itu memberi mandat, tiga bulan setelah UU diundangkan, peraturan
turunan dan pelaksana sudah harus tuntas. Artinya, semua peraturan turunan ditetapkan paling
lambat 2 Februari 2021.
Dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang harus disiapkan pemerintah, ada empat
RPP yang belum diunggah pemerintah ke laman uu-ciptakeRjago.id yang disediakan sebagai
10
