Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JANUARI 2021

wadah menyerap aspirasi dan sosialisasi ke publik. Tiga di antaranya adalah RPP terkait kluster
ketenagakerjaan yang sampai sekarang masih difinalisasi di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Sibarani, Senin (25/1/2021), mengatakan,
sejumlah rancangan aturan turunan yang belum rampung harus dituntaskan beberapa hari ke
depan. "Tenggatnya tidak berubah. RPP yang sudah selesai akan langsung diserahkan ke
Presiden untuk ditandatangani dan disahkan," katanya.

Tiga aturan turunan ketenagakerjaan itu adalah RPP tentang Pekerja Kontrak Waktu Tertentu
(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP
tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Satu RPP lain yang belum rampung disusun adalah RPP tentang Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang akan mengatur roh UU Cipta Kerja, yaitu perizinan berusaha
berbasis risiko.

Sementara itu, RPP di kluster ketenagakerjaan memakan waktu lama karena prosesnya harus
melibatkan forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja). Menteri KetenagakerJaan Ida
Fauziyah mengatakan, pemerintah masih menyempurnakan RPP terkait ketenagakerjaan.

Ida meyakini, RPP tentang PKWT, Alih Daya, dan PHK dapat segera dituntaskan karena tinggal
menunggu penyempurnaan isi draf. Sementara terkait RPP Pengupahan, pemerintah baru selesai
menyerap aspirasi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meyakini, semua rancangan
peraturan turunan yang tersisa dapat dituntaskan dalam waktu satu pekan ini sebelum tenggat
akhir. Meski pembahasan RPP tentang JKP kini baru setengah jalan, prosesnya diyakini tidak
akan memakan waktu lama seperti saat penyusunan draf dengan kementerian/lembaga lain.
(AGE/CAS)

11