Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 211

Dihubungi  secara  terpisah,  Kabid  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial,  Ahmad  Aziz,
              menjelaskan bahwa pembahasan UMP akan dimulai pada November nanti.
              "Akan ada Rapat Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Jawa Tengah minggu depan, antara lain
              akan membahas tahapan rapat penetapan UMP 2022," jelasnya ketika dihubungi Bisnis.

              Sebelumnya, pada 21-22 Oktober 2021 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
              menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
              Kerja  Sama  Tripartit  Nasional  (BP  LKS  Tripnas).  Dialog  tersebut  digelar  sebagai  langkah
              persiapan dan penyamaan pandangan utamanya terkait mekanisme penetapan upah minimum.

              Ada dua aturan yang dijadikan landasan dalam penentuan UMP, yaitu UU No.11/2020 tentang
              Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan.

              Indah  Anggoro  Putri,  Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  (PHI)  dan  Jamsos  Kemnaker,
              mengatakan bahwa penetapan upah minimum dilakukan untuk menciptakan sistem pengupahan
              yang berkeadilan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

              "Penetapan upah minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi seluruh
              anak bangsa telah terkuras untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Namun,
              lebih baik daripada 2021," jelas Indah seperti dikutip Bisnis dari siaran pers, Sabtu (23/10/2021).

              Penentuan UMP tersebut nantinya akan berpengaruh pada pendapatan 644.549 orang pekerja
              di Jawa Tengah. Sesuai dengan Pasal 29 PP No.36/2021, penentuan UMP mesti diumumkan
              paling lambat pada 21 November. Saat ini, UMP Jawa Tengah berada di angka Rp1.798.979,
              masih di bawah UMP Jawa Barat dan Jawa Timur yang berkisar di atas Rp.1.800.000.

              Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat pada 2020 rata-
              rata upah atau gaji bersih pekerja di Jawa Tengah berada di angka Rp2.088.200. Dari angka
              rata-rata  tersebut,  pekerja  di  sektor  jasa  menerima  upah  bersih  tertinggi  dengan  rata-rata
              Rp2.255,600, sementara pekerja di sektor industri pengolahan dan pertanian masing-masing
              memiliki upah bersih rata-rata Rp1.921.200 dan Rp1.712.000 Salah satu variabel penentu UMP
              adalah inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah,
              dalam 2 bulan terakhir, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan deflasi di angka 0,01 persen
              pada bulan Agustus dan September.
              Nantinya, penentuan UMP akan menjadi dasar penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
              dimana angkanya mesti berada di atas UMP. UMK sendiri mesti ditetapkan paling lambat pada
              30 November, sesuai dengan Pasal 35 PP No.36/2021.
























                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216