Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 216
"Namun, saya berharap, ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat
mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi
perekonomian nasional," ungkapnya.
Ia mengingatkan agar Kemenaker terus melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan upah
minimun tersebut. Menurut dia, pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus diutamakan.
Artinya, lanjut dia, kelompok buruh harus dilibatkan dalam pembahasan rencana kenaikan upah
minimum.
"Sementara, bagi pihak buruh, saya berharap bisa menerima apabila kenaikan upah minimum
tahun ini tidak sesuai ekspektasi," tutur dia.
"Kita ketahui, saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. Adanya rencana
kenaikan upah minimum tahun ini juga tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021
yang tidak ada kenaikan," tambah Puan.
Selain itu, Puan berharap para buruh mempertimbangkan kembali terkait rencana aksi demo
karena penetapan upah minimum kini disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menggantikan PP Nomor
78 Tahun 2015.
Menurut Puan, aksi demo seharusnya dipertimbangkan di masa pandemi mengingat berpotensi
menimbulkan kerumunan.
"Kerumunan dapat menyebabkan penyebaran virus dan menimbulkan klaster Covid-19. Saya
berharap kawan-kawan buruh mencari alternatif lain untuk menyampaikan aspirasinya," terang
Puan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu
menyarankan aspirasi buruh dapat dilakukan melalui jalur dialog. Menurutnya, pemerintah juga
pasti akan terbuka untuk menerima masukan masyarakat terkait rencana kenaikan upah
minimum 2022.
"DPR RI juga akan memfasilitasi aspirasi dari kawan-kawan buruh," tambah dia.
Lebih jauh, Puan menilai rencana pemerintah menaikkan upah minimum menunjukkan
pemulihan ekonomi nasional berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga mengeklaim, langkah
antisipasi, treatment, hingga program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah telah
membuahkan hasil positif.
"Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 telah membuat roda ekonomi kembali berputar,
dan DPR akan terus melakukan pengawalan," pungkas dia.
Dikutip dari Kompas.tv, pemerintah memberikan sinyal akan adanya kenaikan upah minimum
tahun 2022. Hal tersebut mengemuka dalam acara dialog bersama oleh Kementerian
Ketenagakerjaan dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
Kerjasama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) pada 21-22 Oktober 2021 di Jakarta.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebut, upah minimum tahun
2022 akan mengalami kenaikan, meski belum memenuhi ekspektasi sebagian pihak.
"Bagi pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya lewat keterangan resmi, Minggu
(24/10/2021) dikutip dari Kompas.tv.
215
