Page 236 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 236
Ringkasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker),
Polri dan kejaksaaan, para gubernur dalam melaksanakan peran pengawasan dan penegakan
hukum untuk segala hal yang ada di Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan regulasi operasionalnya, khususnya untuk pelaksanaan upah minimum (UM).
SOAL UPAH MINIMUM, PRESIDEN HARUS EVALUASI KEMENAKER DAN POLRI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker),
Polri dan kejaksaaan, para gubernur dalam melaksanakan peran pengawasan dan penegakan
hukum untuk segala hal yang ada di Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan regulasi operasionalnya, khususnya untuk pelaksanaan upah minimum (UM).
Demikian dikatakan Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada
Beritasatu.com, Senin (25/10/2021).
Timboel mengatakan, pelanggaran UM terus terjadi. "Kami kalangan Serikat Pekerja (SP)/Serikat
Buruh (SB) dan pekerja/buruh memohon Bapak Presiden serius membenahi masalah
pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan ini. Semoga Bapak Presiden Jokowi
mampu memberikan legacy baik untuk terciptanya hubungan industrial yang baik ke depan,"
kata Timboel.
Menurut Timboel, bila pemerintahan Jokowi melahirkan UU Cipta Kerja dan segala regulasi
operasionalnya, maka seharusnya Presiden juga memastikan Menteri Ketenagakerjaan dan para
gubernur memperkuat pengawas ketenagakerjaan, dan kepolisian serta kejaksaaan. Pasalnya
pelanggaran UM merupakan delik pidana untuk mengawal pelaksanaan semua isi UU Cipta Kerja
dan regulasi operasionalnya, khususnya untuk pelanggaran pelaksanaan UM.
Pada panggal 21 - 22 Oktober 2021, Kemenaker menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas)
di Jakarta.
Dialog tersebut terkait dengan persiapan dan penyamaan pandangan khususnya mengenai
mekanisme penetapan UM, sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemenaker, Indah
Putri Anggoro, menyatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hal-hal strategis yang
perlu disiapkan untuk penetapan upah minimum dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan
UM.
Lebih lanjut Indah mengatakan, Depenas dan LKS Tripnas menyadari bahwa penetapan UM tidak
dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi seluruh anak bangsa telah terkuras untuk
penanganan Covid-19. Indah berharap Depenas dan LKS Tripnas harus saling menahan diri agar
dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi.
Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, Indah menjelaskan, pada prinsipnya penetapan upah
bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam konteks
untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun tetap memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.
235
