Page 237 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021

Timboel menilai, pertemuan tersebut sangat baik, dan hal seperti itu harus terus dilakukan
sehingga dialog sosial benar-benar berjalan dengan melibatkan secara aktif para pelaku
hubungan industrial. "Dengan dialog sosial yang berkualitas maka diharapkan seluruh kendala
pelaksanaan hubungan industrial dapat dicarikan solusinya," kata dia.

Dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan PP 36/2021 memang hukum yang berlaku dan mengikat
untuk penentuan UM saat ini adalah kedua regulasi tersebut. Dan tentunya seluruh pelaku
hubungan industrial harus mematuhi isi seluruh regulasi tersebut, tanpa pengecualian. Bila
proses judicial review di MK masih berproses, seluruh pihak saling menghormati saja, dan tetap
menghormati bahwa kedua regulasi itu masih mengikat sampai saat ini.

Menurut Timboel, dialog sosial yang berkualitas, seharusnya juga membicarakan semua hal di
UU Cipta Kerja dan PP 36/2021. "Saya menilai dialog sosial tersebut hanya diarahkan untuk
penentuan kenaikan upah minimum semata, yaitu untuk mendapatkan legitimasi dari Dewan
Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional. Tujuan utama Dialog sosial tersebut hanya
meminta komitmen SP/SB mematuhi regulasi yang ada dan tidak gaduh. Masalah utama UM ini
adalah kepastian pekerja/buruh mendapatkan UM itu sendiri," kata dia.
Timboel menegaskan, dalam UU Cipta Kerja termasuk di UU Ketenagakerjaan dan PP 36/2021
dengan sangat jelas UM diberikan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja di bawah satu
tahun, pengusaha dilarang membayar upah di bawah UM yang berlaku, dan Pengusaha wajib
membuat Struktur Skala Upah.
Timboel menegaskan, permasalahan UM adalah masih banyak pekerja/buruh yang dibayar
dibawah ketentuan UM yang berlaku, dan pekerja/buruh yang sudah bekerja di atas setahun
masih banyak yang dibayar sebatas UM, serta ketidakpastian adanya Struktur Skala Upah di
perusahaan.

Timboel menilai justru hal-hal ini lebih sangat penting untuk didiskusikan di forum Dewan
Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional, dibandingkan hanya sekadar meminta
komitmen SP/SB dalam penentuan UM tahun depan. "Saya kira forum dialog sosial yang
dilaksanakan tersebut adalah sangat sempit dan tidak mencerminkan dialog sosial yang
berkualitas," kata dia.

Menurut Timboel, Kemenaker hanya bisa meminta komitmen SP/SB tetapi terus mengabaikan
tugas pentingnya yaitu memastikan isi regulasi terimplementasi dengan baik dan dipatuhi juga
oleh para pengusaha. Timboel mempertanyakan, strategi pemerintah serta Dewan Pengupahan
Nasional dan LKS Tripartit Nasional untuk memastikan isi UU Cipta Kerja dan PP 36/2021 dipatuhi
oleh pengusaha sehingga tidak ada lagi pekerja/buruh yang dibayar di bawah UM yang berlaku.

"Pekerja yang sudah bekerja lebih dari setahun dibayar di atas UM yang berlaku dan seluruh
pengusaha sudah memiliki Struktur Skala Upah sebagai instrumen untuk menentukan upah yang
berkeadilan. Saya menilai selama ini Kemenaker dan Pemda Provinsi tidak adil, dan terus
membiarkan pelanggaran UM terjadi di tempat kerja," kata dia.

Menurut Timboel, pengawas ketenagakerjaan di Kemenaker dan Pemda Propinsi tidak mampu
menyelesaikan masalah klasik yang terus terjadi ini, dan cenderung membiarkan hal ini terus
terjadi dan diduga menjadi lahan para pengawas ketenagakerjaa untuk berkolusi dengan
pengusaha. Ia melanjutkan, Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional yang
pastinya sudah tahu masalah klasik ini, terus membiarkan saja hal ini terjadi, dari masa ke masa,
dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya, dari satu Menteri Ketenagakerjaan ke Menteri
Ketenagakerjaan berikutnya. "Semuanya seperti diam seribu bahasa bila bicara pengawasan dan
penegakkan hukum atas isi UU dan peraturan operasionalnya," kata dia.

236