Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021

dewan pengupahan di daerah-daerah masih mengacu pada data indikator perekonomian tahun
lalu.
Berdasarkan perkiraan Depenas, dengan melihat proyeksi kondisi ekonomi makro saat ini dan
mengacu pada formula penetapan upah yang baru, upah minimum tahun depan tidak akan naik
terlalu tinggi, yakni di kisaran 2-3 persen.

"Namun, ini belum bisa dijadikan patokan sebelum ada data yang jelas dari BPS," kata Adi saat
dihubungi. Awalnya, BPS diharapkan merilis data indikator perekonomian yang diperlukan pada
15 Oktober 2021 agar dewan pengupahan di daerah bisa langsung menghitung besaran upah
minimum. Namun, BPS meminta waktu lebih untuk menyiapkan data tersebut.

Depenas meminta agar kebutuhan kelengkapan data dari BPS itu paling lambat sudah diterima
lebih kurang dua pekan dari sekarang atau pada 5 November 2021. Sementara, penetapan oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah disepakati tidak melebihi tanggal 10 November 2021.

Beberapa data terbaru yang diperlukan untuk menghitung upah minimum 2022 adalah tingkat
pertumbuhan ekonomi triwulan 111-2021, rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata jumlah
anggota rumah tangga (ART), dan rata-rata jumlah ART yang bekerja di setiap rumah tangga,
yang akan diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suse-nas) Maret 2021. Adapun untuk
angka inflasi per September 2021 sudah dirilis BPS tiga pekan lalu.
Terus menurun

Sebagai gambaran, kenaikan upah minimum dalam lima tahun terakhir selalu berkisar di angka
8 persen. Upah minimum sempat naik di titik tertinggi sebesar 22,2 persen pada tahun 2014.
Saat itu, konsep upah minimum masih ditetapkan berdasarkan survei komponen kebutuhan
hidup layak (KHL).

Pasca-berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah
minimum konsisten menurun menjadi 13 persen pada tahun 2015,11,5 persen (2016), 8,25
persen (2017), 8,71 persen (2018), 8,03 persen (2019), 8,51 persen (2020), dan tidak ada
kenaikan pada 2021 akibat Covid-19.

PP No 78 Tahun 2015 memperkenalkan sistem penentuan upah minimum berdasarkan angka
inflasi dan pertumbuhan ekonomi oleh BPS. Namun, kala itu, KHL masih dijadikan pertimbangan
dengan dievaluasi setiap lima tahun sekali. Rezim UU Cipta Kerja melalui peraturan turunannya,
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kemudian meniadakan pertimbangan KHL itu
dan bertumpu sepenuhnya pada data indikator kondisi ekonomi makro yang dikeluarkan BPS.
"Tidak ada negosiasi (penetapan upah minimum) lagi karena rumus matematika seperti itu tidak
bisa diakali, sifatnya sudah baku," ujar Adi.

Menyikapi dinamika penetapan upah minimum 2022, sejumlah serikat buruh berencana
mengadakan aksi unjuk rasa pada Selasa (26/10) ini. Tuntutan buruh adalah meminta agar
kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7-10 persen. Aksi akan diikuti 10.000 pekerja dari
1.000 pabrik di 24 provinsi dan lebih dari 100 kabupaten/kota.

Presiden KSPI Said lqbal mengatakan, angka 7-10 persen itu didapatkan dari hasil survei biaya
kebutuhan hidup riil buruh di tiap daerah dengan menggunakan 60 item komponen KHL. "Survei
menunjukkan, ada lonjakan kenaikan harga di kebutuhan transportasi online, serta harga bahan
pokok yang juga meningkat," kata Said. (AGE)

Depenas meminta agar kebutuhan kelengkapan data dari BPS itu paling lambat sudah diterima
pada 5 November 2021.

38