Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

IDA FAUZIYAH INGATKAN PPKM DARURAT JANGAN DIJADIKAN KESEMPATAN
MEM-PHK
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua semua pihak, khususnya pekerja
atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan organisasi pengusaha, serta
pemerintah daerah untuk patuh mengikuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat. Sebab, ini merupakan ikhtiar bersama dalam menahan laju penyebaran Covid-
19 yang sangat dahsyat.

Hal tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor M/9/HK.04/VII/2021, yang meminta
kepada para Gubernur agar mengimbau para pelaku usaha di wilayahnya, utamanya untuk
memperhatikan petunjuk penerapan protokol kesehatan di tempat kerja serta mematuhi
ketentuan PPKM Darurat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, semua
pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk
memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan," ujarnya dalam keterangannya, Kamis
(8/7).

Ida pun meminta kepada pengusaha maupun pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
bersama-sama memahami situasi saat ini dengan bijaksana. "Kita semua mengetahui bahwa
kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja/buruh dan pengusaha, justru karena itulah solusi yang
terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh
maupun serikat pekerja/serikat buruh," tuturnya.

Ida menambahkan, selain dialog bipartit di perusahaan, dialog di tingkat tripartit juga menjadi
penting. Terkait hal itu, Ida berharap, pemerintah daerah melakukan inisiasi dialog secara
tripartit baik melalui kelembagaan (lembaga kerjasama tripartit) maupun dialog dalam bentuk
lainnya.

"Dialog yang dilandasi saling percaya dan pikiran yang positif adalah cara ampuh untuk
menyelesaikan persoalan," pungkasnya.

173