Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 204

HADAPI PPKM DARURAT, MENAKER MINTA BURUH DAN PENGUSAHA BERSIKAP
              BIJAKSANA
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  meminta  seluruh  pengusaha,  buruh  atau
              pekerja, serta serikat pekerja atau serikat buruh untuk memahami situasi selama pemberlakuan
              pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat secara bijaksana.

              "Kita semua tahu bahwa kondisi saat ini tidak mudah bagi buruh atau pekerja dan pengusaha,
              untuk  itu  kita  cari  solusi  terbaik  dengan  mengedepankan  dialog  bipartit  antara  pengusaha
              dengan buruh maupun serikat pekerja atau buruh," ujar Ida melalui keterangan pers resminya,
              dikutip Kompas.com, Kamis (8/7/2021).

              Selain dialog bipartit, Ida juga melihat adanya urgensi dialog tripartit selama masa PPKM darurat
              . Dialog ini dinilai penting, mengingat karakteristik daerah yang berbeda-beda.

              Ida tidak lupa mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar mencari solusi konkret atas kondisi
              ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

              "Di sini, pemda menginisiasi dialog tripartit melalui kelembagaan (lembaga kerja sama tripartit)
              maupun  dialog  dalam  bentuk  lainnya.  Dialog  pada  dasarnya  didasarkan  pada  rasa  percaya.
              Pikiran positif adalah cara ampuh untuk menyelesaikan masalah," ujar dia.

              Lebih lanjut, Ida juga meminta semua pihak, baik pengusaha, buruh atau pekerja, serikat buruh
              atau pekerja, organisasi pengusaha, serta pemda untuk mematuhi PPKM darurat sebagai ikhtiar
              bersama menahan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

              Permintaan  Ida  itu  disampaikan  menyusul  terbitnya  Surat  Edaran  (SE)  M/9/HK.04/VII/2021.
              Dalam SE ini, setiap gubernur diminta untuk mengimbau para pelaku usaha di wilayah masing-
              masing  agar  mematuhi  PPKM  darurat  dan  memperhatikan  petunjuk  penerapan  protokol
              kesehatan (prokes) di tempat kerja.

              Ida meminta semua pihak untuk tidak memanfaatkan momentum PPKM darurat sebagai ajang
              untuk menambah masalah ketenagakerjaan.

              "Semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan
              kerja (PHK) antara pengusaha dengan buruh atau pekerja," pintanya.































                                                           203
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209