Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

Judul Perusahaan Diminta Patuhi Aturan PPKM di Tempat Kerja
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://koran-jakarta.com/perusahaan-diminta-patuhi-aturan-ppkm-di-
tempat-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-08 08:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Kominfo) Menaker meminta perusahaan agar
mematuhi peraturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang telah ditetapkan dalam
pelaksanaan PPKM Darurat

positive - Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Kominfo) Koordinator PPKM Darurat juga telah
menyampaikan kepada para gubernur, bupati walikota dan aparat terkait untuk menaikkan
jumlah suntikan vaksin dan sekaligus mengurangi jumlah mobilitas masyarakat

Ringkasan

Pemerintah meminta perusahaan menaati aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang
ditetapkan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor
M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan
Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama
Pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.

PERUSAHAAN DIMINTA PATUHI ATURAN PPKM DI TEMPAT KERJA

JAKARTA - Pemerintah meminta perusahaan menaati aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja
yang ditetapkan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor
M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan
Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama
Pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.
"Menaker meminta perusahaan agar mematuhi peraturan pengetatan aktivitas di tempat kerja
yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat," kata Juru Bicara Kementerian

198