Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 197
Judul Kemenaker Pastikan Pekerja yang WFH Selama PPKM Darurat Berhak
Dapat Upah
Nama Media kompas.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/07/08/085347826/kemenaker-
pastikan-pekerja-yang-wfh-selama-ppkm-darurat-berhak-dapat-upah
Jurnalis Dwi Nur Hayati
Tanggal 2021-07-08 08:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pekerja yang terpaksa melaksanakan
work from home ( WFH) 100 persen selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat masih berhak mendapatkan upah . Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal
(Dirjen) PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri.
KEMENAKER PASTIKAN PEKERJA YANG WFH SELAMA PPKM DARURAT BERHAK
DAPAT UPAH
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pekerja yang terpaksa melaksanakan
work from home ( WFH) 100 persen selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat masih berhak mendapatkan upah .
Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) dan
Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri.
"Ya, pekerja tetap berhak dapat upah. Aturan ini termasuk komitmen Kemenaker dalam
melindungi pekerja di (masa) darurat," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Kamis (8/7/2021).
Pasalnya, sebut Indah, upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja
atau perusahaan.
Terkait kendala pembayaran upah, Putri mempersilakan perusahaan untuk menggunakan
pedoman dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor
M/3/HK.04/III/2020.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Surat edaran tersebut berisi tentang perlindungan pekerja dan buruh serta
kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
196
