Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 198
Begitu pula jika perusahaan ingin melakukan adjustment atau penyesuaian besaran upah yang
akan diterima oleh pekerja sebagai dampak dari PPKM darurat.
Indah mengimbau, perusahaan menyertakan bukti tertulis kesepakatan dari hasil dialog bipartit
dengan pekerja.
"Sebab, hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah memutuskan aturan PPKM darurat mulai Sabtu (3/7/2021)
hingga Selasa (20/7/2021) di Jawa dan Bali.
Aturan tersebut dilakukan karena meningkatnya penambahan kasus baru Covid-19 secara
signifikan.
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH.
Sementara itu, bagi pekerja sektor esensial dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah
pekerja yang dibatasi.
197
