Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

Judul Pekerja WFH Diupah 100 Persen
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL Pg2
Jurnalis G-1
Tanggal 2021-07-09 04:37:00
Ukuran 128x235mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 32.000.000

News Value Rp 96.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pekerja yang terpaksa harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diupah 100 persen. Demikian
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Kamis (8/7).

PEKERJA WFH DIUPAH 100 PERSEN

Pekerja yang terpaksa harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diupah 100 persen. Demikian
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Kamis (8/7).

"Ya, pekerja tetap berhak dapat upah. Demikian pula dengan pekerja yang terpaksa
melaksanakan WFH 100 persen di masa PPKM Darurat,'' ujarnya. Dia menerangkan pada
prinsipnya, upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.

Adapun terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara
pekerja dan pengusaha. "Jadi, di tengah kondisi sekarang ini, maka pekerja masih berhak
mendapat upah," katanya.
Lebih jauh, Indah menjelaskan, ada pedoman bagi perusa-han mengalami kesulitan dalam
membayar upah kepada pekerja di masa PPKM Darurat Pedoman tersebut adalah Surat Hdaran
Menaker Nomor M/3/ HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan
Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Dia menambahkan, jika ada penyesuaian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai
dampak dari PPKM Darurat, maka harus didasari dengan bukti tertulis. Bukti tertulis merupakan
kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
"Hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat pada
3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Hal ini untuk menekan kasus baru Covid-19 secara signifikan.

29