Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 26
Perusahaan itu terletak di kawasan industri Candi Gatot Subroto, Ngaliyan, yakni PT Samwoon
Busana Indonesia dan PT Star Alliance Intimates.
Saat sidak, polisi menemukan pelanggaran karena mempekerjakan pegawai lebih dari 50 persen
kapasitas ruangan dan terjadi kerumunan pada saat jam istirahat.
Kini kedua perusahaan itu ditutup dan telah dipasangi garis polisi.
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan PT
Samwoon Busana Indonesia memperkerjakan pegawai di atas batas maksimal yang diizinkan.
"Pada jam kerja tidak menerapkan Intruksi Mendagri dan Perwal Kota Semarang terkait PPKM
Darurat dengan ditemukannya pekerja yang masuk kerja lebih dari 50 persen," katanya dalam
keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).
Selain itu, polisi juga mendapati kursi kantin makan tidak ada jarak sehingga saat istirahat makan
menimbulkan kerumunan.
Selanjutnya, polisi menemukan kerumunan pekerja yang sedang makan bersama di PT Star
Alliance Intimates.
Di depan perusahaan itu juga terdapat pasar tiban dan pedagang kaki lima yang berjualan tanpa
protokol kesehatan.
"Selanjutnya kami lalukan penutupan dengan garis police line dan pembubaran pasar tiban dan
PKL yang berada di depan perusahaan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan sesuai aturan PPKM Darurat,
perusahaan atau industri besar dengan jumlah karyawan yang besar karyawan yang boleh
masuk hanya 50 persen.
Maka dari itu, Ganjar berkomunikasi dengan Apindo agar dapat mendorong pelaksanaan aturan
dengan baik.
"Kita butuh bantuan mereka. Kita ngomong lebih dulu agar nanti peringatan ini segera
ditindaklanjuti. Kita sudah menyiapkan dari dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk nanti
menyambangi ke industri-industri itu apakah kemudian pelaksanaan WFO/WFH sesuai dengan
persentase yang ada," jelasnya.
Selama PPKM Darurat diberlakukan, Jawa Tengah baru bisa menekan penurunan mobilitas
sampai 17 persen.
Menurutnya, jumlah itu masih jauh dari target 30-50 persen karena mobilitas masyarakat di Jawa
Tengah masih tinggi.
"Mobilitas kita di Jateng targetnya bisa turun sampai 30 persen. Aturan itu kan berlaku seluruh
Jawa dan Bali jadi kita musti bicara diinduknya, di hulunya. (Warga) ini kerja di mana, kalau
kemudian harus wira-wiri dengan mengikuti ketentuan tidak apa-apa. Kalau 50 persen yang
masuk kan bisa ditekan," katanya.
25
