Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

Adapun terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja antara pekerja
dan pengusaha. Menurut Putri, jika perusahaan mengalami kesulitan membayar upah kepada
pekerja di masa PPKM Darurat, pihaknya mempersilakan perusahaan untuk menggunakan
pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK04/III/2020 tentang Pelindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
COV1D-19.

Ia menambahkan, jika ada adjustment besaran upah yang akan diterima ppkerja sebagai
dampak dari PPKM Darurat ini. maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil
dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan. "Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi
terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.

Pemerintah telah memutuskan melaksanakan PPKM Darurat yang dilaksanakan pada 3-20 Juli
2021 di Jawa dan Bali, di tengah meningkatnya penambahan kasus corona secara signifikan.
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor nonesensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH. Sementara bagi pekerja sektor esensial dapat
bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi 50 persen, sementara kritikal 100
persen.

Tidak PHK

Terkait penerapan PPKM Darurat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya
meminta kepada pengusaha maupun perusahaan tidak memanfaatkan masa PPKM Darur at ini
untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.

"Saya mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk
memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Semua pihak harus mengupayakan
agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pengusaha dengan
pekerja atau buruh," lata Menaker Ida.

Ia juga meminta kepada pengusaha maupun pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat
buruh hendaknya sama-sama memahami situasi saat ini dengan bijaksana. "Kita semua
mengetahui bahwa kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja dan pengusaha,' justru karena
itulah solusi yang terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan
pekerja maupun serikat buruh," ungkapnya.

Ida mengatakan, banyak upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari PHK. bisa melalui dialog
bipartit di perusahaan, di mana dialog di tingkat tripartit juga menjadi penting, (tribun
metwork/ras / dod)

20