Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 42
Judul Organisasi Pekerja Minta Pemerintah Mengatur Waktu Operasional
Pabrik Saat PPKM Darurat
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2021-07-09 04:14:00
Ukuran 103x328mmk
Warna Warna
AD Value Rp 64.890.000
News Value Rp 194.670.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said lqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Pemerintah dapat
mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK (pemutusan hubungan
kerja)
negative - Said lqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ini pilihan yang
sulit antara kesehatan atau ekonomi
Ringkasan
KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Pemerintah mengatur waktu
operasional pabrik selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Jawa-Bali.
ORGANISASI PEKERJA MINTA PEMERINTAH MENGATUR WAKTU OPERASIONAL
PABRIK SAAT PPKM DARURAT
KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Pemerintah mengatur waktu
operasional pabrik selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Jawa-Bali.
"Pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK
(pemutusan hubungan kerja)," ujar Presiden KSPI Said lqbal dalam keterangan tertulis. Selasa
(6/7).
Said mengatakan, perusahaan yang aktivitas operasionalnya bisa dikerjakan di rumah,
semestinya bisa menerapkan work from home (WFH) 100 persen.
Perusahaan yang memungkinkan menerapkan ketentuan tersebut antara lain industri start up,
jasa perdagangan, kantor pusat industri manufaktur dan staf perkantoran yang tidak
membutuhkan kehadiran pekerjanya secara terus-menerus.
41

