Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 8
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBBI) DPD Jawa Barat M
Satriawan Natsir menyampaikan, sejak PPKM darurat diberlakukan 3 Juli 2021 lalu, ada sekitar
12.475 karyawan dirumahkan dan terkena PHK. Tak hanya itu, dari 22 mal di Kota Bandung,
terdapat potensi kerugian mal per sekitar Rp27,5 miliar per hari.
MAL DI BANDUNG DITUTUP SAAT PPKM DARURAT, RIBUAN PEKERJA
'DIRUMAHKAN'
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBBI) DPD Jawa Barat M
Satriawan Natsir menyampaikan, sejak PPKM darurat diberlakukan 3 Juli 2021 lalu, ada sekitar
12.475 karyawan dirumahkan dan terkena PHK. Tak hanya itu, dari 22 mal di Kota Bandung,
terdapat potensi kerugian mal per sekitar Rp27,5 miliar per hari.
Perlu diketahui, selama PPKM darurat diberlakukan, pusat perbelanjaan dan mal di Kota Bandung
ditutup untuk sementara.
"Ada sekitar 12.475 karyawan yang dirumahkan dan terkena PHK. Mulai dari dari penjaga toko,
cleaning service, hingga petugas parkir di Kota Bandung," kata Satriawan dalam kegiatan
Bandung Menjawab yang digelar secara virtual, Kamis (8/7/2021).
Menurut Satriawan, saat ini pemilik toko belum bisa memastikan akan berlanjut berapa lama
untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Karena itu, langkah memangkas karyawan
menjadi salah satu upaya bertahan.
Satriawan juga menuturkan, terdapat 22 pusat perbelanjaan atau mal di Kota Bandung yang
tergabung dalam APPBI Jabar banyak mengalami kerugian. Ditaksir kerugian bisa mencapai
Rp27,5 miliar.
"Kita hitung dampak dari seluruh mal. Dampaknya per hari itu Rp27,5 miliar untuk 22 mal.
Hitungannya, satu mal Rp1,2 M per hari," tuturnya.
Karena itu juga, dia berharap ada solusi agar mal dan pusat perbelanjaan bisa memperkecil
kerugian. Salah satunya menaikan tarif parkir.
"Kita upayakan tarif parkir ke mal itu bisa dinaikkan. Saat ini tarif parkir roda 4 itu Rp3.000. Di
kota lain ada yang Rp40.000-Rp60.000," ujarnya.
Selain menaikkan tarif parkir, Satriawan mengungkapkan para pengusaha sudah berupaya
melakukan antisipasi dengan mengandalkan pelayanan online.
Pihaknya juga berharap pemerintah seharusnya secara bersamaan memberikan bantuan pada
pelaku sektor ekonomi. Pasalnya, sampai saat ini masih terus membayar pajak dan listrik.
"Harapan kita dari pemerintah memberikan relaksasi ekonomi khususnya mal yaitu tarif minimum
PLN. Bukan hanya mal, tapi industri lain sehingga harapan kita sampai tanggal 20 saja," kata
dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Elly Wasliah
mengatakan, para pengusaha dan pengelola pusat perbelanjaan, mal, dan toko modern di Kota
Bandung menaati aturan PPKM darurat. Hal tersebut diyakini turut membantu mengurangi
penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.
"Alhamdulilah mematuhi aturan. Sampai hari ini belum ada yang melanggar," ujar Elly.
7
