Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

Sebelum 4 Juni, atau sebelum penerapan PSBB transisi, jumlah kasus positif di perkantoran
tercatat hanya 43 orang. Sejak 4 Juni sampai dengan 25 Juli, kasus bertambah 332 orang
dinyatakan positif Covid-19. Total kasus di klaster perkantoran menjadi 375 orang di 59 kantor.

Diketahui, PSBB Transisi memberi sejumlah pelonggaran dibandingkan PSBB sebelumnya,
misalnya dalam hal mobilitas di angkutan umum dan pembukaan sejumlah tempat usaha.

Kendati begitu, Wiku menyebut data itu masih perlu diperbarui dan diverifikasi. Dalam data yang
diterima disebutkan bahwa data tersebut terakhir diperbarui pada 25 Juli 2020."Angka pada
slide tersebut masih ada yang perlu di-update dan diverifikasi. Update detail akan kami
sampaikan pada sesi Covid-19 dalam angka nanti hari Rabu," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Andri Yansah
mengaku belum mengetahui pasti mengenai data tersebut. Namun demikian, Andri memastikan
pihaknya akan menindaklanjuti laporan perihal kantor-kantor yang pegawainya terpapar Covid-
19.

"Data itu saya juga belum tahu pasti sumbernya. Tetapi, yang namanya Disnaker akan
merespons dan menindaklanjuti apapun bentuk laporan dari masyarakat," kata Andri saat
ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (27/7/2020).

Daftar 59 Klaster Perkantoran berdasarkan data tersebut: Kementerian Keuangan 25 kasus
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22 kasus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15 kasus Kementerian Kesehatan 10 kasus Litbangkes 8 kasus Kementerian Pertanian 6 kasus
Kementerian Perhubungan 6 kasus Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 kasus Kementerian
Luar Negeri 3 kasus Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3
kasus Kementerian Komunikasi dan Informatika 3 kasus Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral 9 kasus Kementerian Pertahanan 1 kasus Kementerian Riset dan Teknologi 1 kasus
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 kasus Kementerian PPAPP 1 kasus PLN 7
kasus Sudin KPKP Jakarta Utara 23 kasus Samsat Polda 20 kasus LAN 17 kasus Dinkes DKI
15 kasus BATAN 5 kasus BPOM 5 kasus BRI 5 kasus BPKD 4 kasus Komisi Yudisial 3 kasus
LKPP 3 kasus PTSP Wali Kota Jakarta Barat 3 kasus BPK RI 2 kasus BNN 2 kasus Kominfotik
DKI 2 kasus BBPK 1 kasus Bhayangkara 1 kasus BPAD 1 kasus Kantor Kecamatan Cempaka
Putih 1 kasus Kelurahan CPB 1 kasus Kantor Kecamatan Menteng 2 kasus Suban Pendapatan
1 kasus PAMDAL 1 kasus Polres Jakut 1 kasus Kantor Camat Koja 1 kasus PMI Pusat 6 kasus
Dinas UMKM DKI 3 kasus Dinas Kehutanan 1 kasus Dispenda 1 kasus Dishub MT Haryono 4
kasus Kantor PT Antam 68 kasus Kimia Farma pusat 20 kasus Samudera Indonesa 10 kasus
Pertamina 3 kasus Indosat 2 kasus PSTW Kelapa Dua Wetan 2 kasus Kantin 2 kasus Siemens
Pulogadung 1 kasus My Indo Airland 1 kasus PT Net 1 kasus SMESCO belum lapor ACT belum
lapor.(*).

289