Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 375

"Ya (data itu benar). Agar menjadi kewaspadaan kita bersama agar taat protokol kesehatan di
              kantor dan di luar kantor," ujar Dwi, Senin(27/7).

              Dari ke-59 klaster kantor DKI Jakarta, di antara ada 17 kementerian. Berikut daftar lengkapnya:
              1. Kementerian Keuangan: 25 kasus  2. Kemendikbud: 22 kasus  3. Kemenparekraf: 15 kasus
              4. Kementerian Kesehayan: 10 kasus  5. Kementerian ESDM: 9 kasus  6. Litbangkes: 8 kasus
              7. Kementerian Pertahanan: 6 kasus  8. Kementerian Perhubungan: 6 kasus  9. Kementerian
              Kelautan dan Perikanan: 6 kasus  10. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus  11. Kemenpan-RB: 3
              kasus  12. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus  13. Kementerian Pertahanan: 2
              kasus  14. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus  15. Kemenristek RI: 1 kasus  16. Kementerian
              Lingkungan Hidup: 1 kasus  17. Kementerian PPAPP: 1


              Perusahaan
              1. Kantor PT Antam: 68 kasus  2. Kimia Farma pusat: 20 kasus  3. Samudera Indonesia: 10
              kasus  4. Pertamina: 3 kasus  5. Indosat: 2 kasus  6. PSTW Kelapa Dua Wetan: 2 kasus  7.
              Kantin: 2 kasus  8. Siemens Pulogadung: 1 kasus  9. MY Indo Airland: 1 kasus  10. PT NET: 1
              kasus  11. SMESCO: belum lapor  12. ACT: belum lapor  Lain-lain:  1. Suku Dinas Ketahanan
              Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara: 23 kasus  2. Samsat Polda Metro Jaya: 20 kasus
              3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 17 kasus  4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta: 15 kasus  5.
              PLN: 7 kasus  6. PMI Pusat: 6 kasus  7. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus  8.
              Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 5 kasus  9. BRI: 5 kasus  10. Badan Pengelola
              Keuangan Daerah (BPKD): 4 kasus  11. Dinas Perhubungan MT Haryono: 4 kasus  12. Komisi
              Yudisial: 3 kasus  13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): 3 kasus
              14. PTSP Wali Kota Jakarta Barat: 3 kasus  15. Dinas UMKM DKI: 3 orang  16. Badan Pemeriksa
              Keuangan  (BPK):  2  kasus    17.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN):  2  kasus    18.  Komunikasi
              Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta: 2 kasus  19. Kantor Camat Koja: 2 kasus
              20. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK): 1 kasus  21. Bhayangkara: 1 kasus  22. Badan
              Pengelolaan Aset Daerah (BPAD): 1 kasus  23. Kantor Kecamatan Cempaka Putih: 1 kasus  24.
              Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat: 1 kasus  25. Kantor Kecamatan Menteng: 2 kasus  26.
              Suku Badan Pendapatan Daerah : 1 kasus  27. PAMDAL: 1 kasus  28. Polres Jakarta Utara: 1
              kasus  29. Dinas Kehutanan: 1 kasus  30. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda): kasus.

              Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan  Covid-19  Doni Monardo  mengatakan, pentingnya
              mewaspadai  kluster  baru    Covid-19    dalam  masa  adaptasi  kebiasan  baru  di  perkantoran.
              Terlebih, Doni mengatakan perusahaan sudah memberlakukan pola kerja mendekati kondisi
              normal.  Padahal,  tren  penularanCovid-19  justru  bergeser  ke  kerumunan  orang  termasuk  di
              perkantoran. Doni pun meminta pimpinan perusahaan untuk mematuhi protokol kesehatan agar
              angka penularan di perkantoran tidak terjadi.

              "Sejumlah perkantoran yang sudah berlakukan mendekati normal, ini sudah kita ingatkan agar
              seluruh perkantoran untuk menaati pembagian kerja dua shift," kata Doni.

              Lebih lanjut, Doni menyebut bahwa pembagian kerja dua shift sangat ampuh menekan angka
              corona pada karyawan. Shift pertama seharusnya dimulai pada pukul 07.00 WIB atau 07.30
              sampai 15.00 WIB atau 15.30. Kemudian shift kedua dimulai pukul 10.00 WIB atau 10.30 sampai
              dengan 18.00 atau 18.30 WIB.

              "Kalau ini dipatuhi berarti jumlah karyawan yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang
              ada termasuk diharapkan seluruh pimpinan baik kementerian/lembaga atau swasta, mereka
              yang rentan untuk tak dulu diberikan kewajiban ke kantor, termasuk lansia dan yang memiliki
              komorbid," jelasnya.





                                                           374
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380