Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 4
"Dalam omnibus law terdapat pasal-pasal yang berpotensi menyebabkan listrik dikuasai pihak
swasta/asing," kata kata Indah Budiarti, salah satu perwakilan serikat pekerja, Selasa (28/7).
Sehingga ini sangat bertentangan dengan konstitusi, bahkan membahayakan kedaulatan NKRI,
jika masalah listrik tidak dikuasai negara.
"Ini berpotensi tarif listrik naik. Selain itu kemandirian energi juga tidak bakal tercapai,"
tandasnya.
Dalam draft Ominibus law RUU Cipta Kerja Sub-klaster Ketenagalistrikan, ia menegaskan ada
tiga hal 3 yang berpotensi merugikan negara.
Diantaranya, selain hilangnya penguasaan negara dari cabang produksi penting, karena pihak
swasta atau asing akan menguasai hajat hidup orang banyak.
Selain itu, DPR juga akan kehilangan fungsi, baik terkait dengan pembuatan regulasi, juga
pengawasan terhadap kebijakan di sektor ketenagalistrikan.
Bahkan omnibus law RUU Cipta Kerja Sub-klaster Ketenagalistrikan, lanjutnya, juga
menghilangkan ke-wenangan pemda. "Jadi dampaknya sangat besar bagi rakyat dan negara,"
tegas Indah, (rizal/bi)
3
