Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

"Saya sudah memimpin apel seluruh pengawas. Saya minta semakin diperketat dan dipertegas,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, kemarin.
"Protokol kesehatan harus dilaksanakan."

Sejumlah kantor milik pemerintah dan swasta di Jakarta menjadi kluster baru penularan Covid-
19, setelah pegawainya diizinkan kembali masuk kerja mulai 4 Juni lalu. Hingga kemarin, 440
pegawai di 68 kantor pemerintah dan swasta dilaporkan positif tertular Covid-19. Jumlah itu
melonjak drastis dibanding angka kasus ketika Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) secara ketat. Hingga. 3 Juni lalu, kasus Covid-19 di perkantoran di Ibu Kota hanya
43 orang.

Andri menambahkan, suku dinas tenaga kerja di lima kota administrasi Jakarta memiliki tujuh
tim pemeriksa kelengkapan dan pelaksanaan protokol kesehatan di perkantoran. Setiap tim
terdiri atas empat atau lima petugas bersera-gam dengan badge oranye bertulisan "Pengawas
PSBB".

Setelah wabah merebak di perkantoran, satu tim ditargetkan melakukan inspeksi mendadak ke
tiga tempat setiap hari. Mereka akan memeriksa kelengkapan fasilitas pencegahan Covid-19,
keberadaan tim pengawas dan pencegah internal, serta pelaksanaan protokol kesehatan di
kalangan pegawai.

Hingga kemarin, menurut Andri, tim Dinas Tenaga Kerja telah memeriksa 2.829 lokasi
perkantoran di Ibu Kota. Dari jumlah itu, sebanyak 459 pengelola kantor ketahuan melanggar
protokol kesehatan. "Banyak yang tak dijalankan serius. Jaga jarak tak teijadi. Masker juga
masih belum semua," ujar dia.

Sebagai sanksinya, menurut Andri, pemerintah DKI telah melayangkan surat teguran pertama
untuk 351 pengelola kantor, surat teguran kedua kepada 351 pengelola kantor, dan penutupan
sementara untuk tujuh gedung perkantoran.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, menambahkan, perkantoran juga akan
menjadi sasaran program active case finding (ACF). Menurut dia, sejak awal Juni lalu, upaya
aktif penemuan kasus Covid-19 oleh petugas kesehatan masih terkonsentra-si di permukiman
warga dan pasar tradisional. Selanjutnya, target 2.230 uji swab dengan polymerase chain
reaction (PCR) per hari akan masuk ke kantor-kantor.

"Kluster baru (di kantor) jadi acuan awal penelusuran potensi penularan ke sekitarnya," kata
Widyastuti. "Kami akan aktif dan berkoordinasi dengan perkantoran agar pekerjanya menjalani
tes swab."

Sejalan dengan upaya pemerintah DKI, pemerintah pusat juga berjanji memperketat
pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan industri. Kemen-terian Perindustrian akan
menggunakan instrumen izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) untuk
memperketat pengawasan protokol kesehatan.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, DodyWidodo,
mengatakan perusahaan wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan protokol kesehatan ke
portal Sistem informasi Industri Nasional (SIINas).

"Laporan harus dilengkapi foto situasi pabrik dan-penerapan protokol di masa pandemi ,"ujar
dia.

Kementerian Perindustrian, menurut Dody, akan mencabut IOMKI perusahaan yang tak melapor
atau memalsukan data pemantauan potensi penularan Covid-19. Hingga 22 Juli lalu,
Kementerian telah menerbitkan 17.796 surat IOMKI kepada 16.695 perusahaan yang
mempekerjakan 5,11 juta orang.
5